Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi Misbahudin meminta rumah sakit memastikan pasien BPJS Kesehatan memperoleh pelayanan setara dengan pasien umum, terutama dalam kondisi darurat.
Misbahudin menyampaikan perhatian tersebut karena pelayanan kesehatan harus mengutamakan kebutuhan medis, bukan status kepesertaan pasien.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu juga meminta rumah sakit swasta memperkuat pengawasan terhadap praktik pelayanan pasien BPJS.
Menurutnya, rumah sakit pemerintah saat ini relatif mampu menjaga kesetaraan pelayanan bagi pasien dari berbagai latar belakang kepesertaan.
“Setahu saya dan dari pengalaman saya, rumah sakit pemerintah hari ini sudah cukup bagus. Mereka tidak membeda-bedakan pasien,” ujar Misbahudin.
Namun, ia meminta rumah sakit swasta memberikan perhatian lebih terhadap pasien BPJS yang membutuhkan pertolongan segera.
Misbahudin menilai kondisi medis harus menentukan prioritas pelayanan, terutama ketika pasien datang dalam keadaan kritis atau darurat.
“Jangan sampai pasien BPJS dibeda-bedakan. Apalagi kalau kondisinya krusial dan harus segera ditangani,” katanya.
Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas
Misbahudin menegaskan tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien dalam memberikan pertolongan medis.
Ia meminta persoalan administrasi tidak menghambat tindakan awal terhadap pasien yang membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, rumah sakit dapat menyelesaikan kebutuhan administratif setelah tenaga medis menangani kondisi pasien sesuai tingkat kegawatdaruratannya.
“Kalau memang kondisinya darurat, tindakan awal harus diprioritaskan,” tegas Misbahudin.
Ia menilai keterlambatan pertolongan akibat persoalan administrasi dapat menimbulkan persoalan serius bagi keselamatan pasien.
Karena itu, Misbahudin mendorong pengelola rumah sakit menyusun mekanisme pelayanan yang mampu memisahkan kebutuhan tindakan medis dari proses administrasi.
Dengan mekanisme tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan sesuai kondisi pasien tanpa mengabaikan prosedur administrasi yang berlaku.
Misbahudin juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan manusiawi.
Ia menilai program Jaminan Kesehatan Nasional tidak cukup hanya menjamin pembiayaan, tetapi juga harus memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.
Minta Pengawasan Diperkuat
Misbahudin meminta pemerintah daerah dan pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan peserta BPJS di rumah sakit.
Pengawasan tersebut, menurut dia, perlu mencakup rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan fasilitas kesehatan menjalankan standar pelayanan secara konsisten kepada seluruh pasien.
Misbahudin juga meminta rumah sakit membuka ruang pengaduan yang mudah diakses ketika pasien atau keluarga menemukan dugaan perbedaan perlakuan.
Menurutnya, mekanisme pengaduan dapat membantu pengelola rumah sakit mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus mencegah persoalan serupa berulang.
Ia menekankan rumah sakit tetap harus menjalankan prosedur medis dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, prosedur tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan pasien ketika tenaga medis menghadapi kondisi yang membutuhkan pertolongan segera.
“Yang paling penting adalah pasien mendapatkan pertolongan terlebih dahulu. Setelah kondisi pasien tertangani, persoalan administrasi bisa diselesaikan sesuai prosedur,” ujarnya.
Pelayanan Setara Jadi Tuntutan
Misbahudin berharap rumah sakit pemerintah maupun swasta memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis setiap pasien.
Ia juga mendorong pemerintah memastikan kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS tidak menciptakan perbedaan kualitas layanan bagi peserta.
Menurutnya, kesetaraan pelayanan menjadi bagian penting dari tujuan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, rumah sakit perlu memastikan tenaga medis dan petugas administrasi memahami mekanisme pelayanan peserta BPJS secara menyeluruh.
Dengan pemahaman tersebut, rumah sakit dapat mengurangi potensi kesalahpahaman antara pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan petugas administrasi.
Misbahudin menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi secara berkala kualitas pelayanan rumah sakit yang melayani peserta BPJS.
Evaluasi tersebut dapat mencakup waktu tunggu, respons terhadap kondisi darurat, mekanisme rujukan, serta penanganan keluhan pasien.
Dengan pengawasan yang konsisten, pelayanan kesehatan diharapkan tidak berhenti pada akses pembiayaan semata.
Sebaliknya, program jaminan kesehatan harus memberikan kepastian bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, cepat, setara, dan sesuai kebutuhan medis.
