Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan strategi pemerintah untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan ihwal penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penajaman sasaran bantuan pemerintah.
Ia menjelaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
“Kami terus memperkuat koordinasi seluruh kementerian dan lembaga agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Pemerintah Fokus Gunakan Data Tunggal
Salah satu strategi utama yang ditekankan Presiden Prabowo, kata Cak Imin ialah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar seluruh program bantuan dan intervensi pemerintah.
Ia menegaskan seluruh kementerian dan lembaga wajib konsisten menggunakan data tunggal tersebut agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Seluruh kementerian dan lembaga harus konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program pemerintah,” ujarnya.
88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Cak Imin menjelaskan, pemerintah juga memfokuskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 88 kabupaten dan kota prioritas. Berbagai program lintas kementerian akan dipusatkan di wilayah tersebut agar target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada 2026.
Berdasarkan data pemerintah, kata dia, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada 2024 menjadi 0,78 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun hingga maksimal 0,38 persen pada akhir 2025 sebelum mencapai nol persen pada 2026.
Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada 2024 menjadi 8,25 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 7,36 persen pada 2026 dan mencapai 5 persen pada 2029.
Pemerintah Gelontorkan Rp508 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Untuk mendukung target tersebut, Cak Imin menyebut, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun dalam APBN.
Anggaran itu mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga subsidi energi yang diarahkan lebih tepat sasaran.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
UMKM dan Ekonomi Kreatif Jadi Fokus Pemberdayaan
Muhaimin menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyediaan ruang pemasaran dengan memanfaatkan aset-aset idle milik BUMN maupun kementerian/lembaga.
Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan nilai usulan lebih dari Rp1 triliun.
“Tahun ini pemerintah akan terus memperkuat seluruh program pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” pungkas Cak Imin.
