(Diksiber ID) – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menghadiri rapat dengan presiden Prabowo bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026), untuk mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kesiapan regulasi hingga mekanisme pelaksanaan ekspor komoditas strategis nasional melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan seluruh instrumen aturan pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga usai rapat.
Pemerintah Siapkan Regulasi Lengkap Sebelum 1 Juni
Airlangga menjelaskan pemerintah juga akan menerapkan mekanisme ekspor untuk komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurutnya, sejumlah aturan teknis dari berbagai kementerian dan lembaga kini sedang difinalisasi.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ucap Airlangga.
Pemerintah juga langsung menyiapkan sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi industri agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4,” tutur Airlangga.
Pemerintah Minta Investor Tidak Khawatir
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha dan investor asing, Airlangga memastikan kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu kegiatan ekspor perusahaan yang selama ini sudah berjalan.
Ia menegaskan seluruh ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan eksisting, sementara PT Danantara Sumber Daya Indonesia hanya berfungsi sebagai bagian dari sistem pelaporan dan pengawasan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” ujarnya.
Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan penyempurnaan sistem secara bertahap dalam tiga bulan pertama pelaksanaan.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelas Menko Perekonomian itu.
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi dan Perpanjang WFH
Selain membahas kebijakan ekspor dan devisa hasil ekspor, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Airlangga menyebut pemerintah akan melanjutkan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan serta menyiapkan paket insentif ekonomi guna menjaga daya tahan ekonomi nasional.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ungkap Airlangga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat devisa nasional, sekaligus memastikan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. [nfl]
