Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan mendasar sistem ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Namun, kekayaan alam dan potensi strategis bangsa belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis,” ucap Prabowo.
Presiden menyebut posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi menjadi kekuatan besar yang harus dikelola secara mandiri dan berdaulat.
Soroti Pencurian Kekayaan Laut oleh Kapal Asing
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sumber daya laut Indonesia. Ia mengungkapkan praktik pencurian ikan dan kekayaan laut oleh kapal asing masih marak terjadi di perairan nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” ujarnya.
Presiden menilai penegakan kedaulatan maritim menjadi syarat penting agar kekayaan alam Indonesia tidak terus dinikmati pihak asing.
Penerimaan Negara Dinilai Belum Optimal
Prabowo turut memaparkan besarnya potensi ekonomi Indonesia dari sektor sumber daya alam. Ia menyebut Indonesia kini menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy di dunia.
Menurut Presiden, devisa ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun. Sementara devisa batu bara mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” kata RI 1 itu.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Rakyat
Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun di sisi lain, kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” ungkap Prabowo di hadapan anggota DPR.
Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola ekonomi nasional.
Singgung Under Invoicing hingga Transfer Pricing
Prabowo mengungkapkan selama puluhan tahun Indonesia mengalami kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Karena itu, Presiden meminta seluruh lembaga pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dan berani mengakui berbagai persoalan yang terjadi.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tutur dia.
Presiden Tegaskan Indonesia Harus Tentukan Harga Sendiri
Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain dalam menentukan harga komoditas strategis nasional.Ia ingin Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tandas Presiden.
Pidato tersebut menjadi penegasan arah pemerintahan Prabowo untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan seluruh kekayaan Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. [nfl]
