Jakarta, – Penguatan inovasi digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (24/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertema “Penguatan Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemda untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.”
Dalam kesempatan tersebut, Lusiana menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran pemerintah daerah. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Sistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan penerimaan secara lebih optimal.
“[Masukkan kutipan langsung Lusiana Herawati sesuai hasil wawancara],” ujar Lusiana kepada awak media.
Lusiana menjelaskan, optimalisasi PAD membutuhkan dukungan ekosistem digital yang kuat serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia layanan pembayaran, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut menjadi penting agar proses pembayaran berbagai kewajiban kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan semakin terintegrasi dengan sistem administrasi pemerintahan.
Selain meningkatkan kemudahan layanan, digitalisasi sistem pembayaran juga diharapkan mampu memperkuat akurasi data penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi secara lebih cepat untuk mendukung pengambilan kebijakan dan evaluasi pengelolaan pendapatan.
Bapenda Provinsi DKI Jakarta, lanjut Lusiana, akan terus mendorong inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik, di mana masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga memperoleh layanan pemerintah yang semakin efisien dan transparan.
Digitalisasi pembayaran pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD yang dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta.
Dengan penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, transformasi digital sistem pembayaran pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem penerimaan daerah yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
