Jakarta, – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor menggelar Simposium Nasional di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan pemikiran dan gagasan pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial, moralitas, kedaulatan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan Indonesia.
Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) , Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A., mengatakan persoalan pembangunan ekonomi nasional tidak cukup hanya dilihat dari perspektif efisiensi dan produktivitas. Menurutnya, aspek moralitas memiliki peranan penting, terutama dalam mencegah korupsi dan kebocoran keuangan negara.
“Moralitas itu penting sekali di era sekarang, baik dalam perorangan maupun bagaimana mengurangi korupsi secara makro, termasuk mencegah kebocoran APBN dan keuangan negara secara keseluruhan,” ujar Prof. Didin dalam wawancara dengan awak media seusai simposium.
Ia menjelaskan, kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia dapat dibangun melalui sinergi berbagai perspektif. Ekonomi konvensional memiliki kekuatan dalam mendorong efisiensi dan produktivitas, ekonomi Islam menekankan kemaslahatan dan keadilan, sementara ekonomi Pancasila mengedepankan kedaulatan serta peran negara.
“Masing-masing perspektif itu harus dilihat secara komplementer agar dapat membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Prof. Didin berharap sinergi tersebut mampu menghasilkan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Harapannya pertumbuhan ekonomi makin tinggi, ketimpangan makin berkurang, keadilan kerja meningkat, korupsi berkurang, dan sebagainya,” ujarnya.
Koperasi Desa Jangan Dibangun Secara Instan
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Didin juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi yang dimulai dari tingkat daerah dan desa. Menurutnya, konsep ekonomi Pancasila akan semakin kuat apabila masyarakat di daerah diberikan ruang untuk menjadi penggerak utama perekonomian.
Ia menilai penguatan koperasi di tingkat desa merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah.
“Membangun dari daerah, dari desa, itu sangat-sangat penting. Bahkan ada Undang-Undang Desa. Sekarang koperasi dihidupkan dari desa,” jelasnya.
Prof. Didin mengingatkan agar pengembangan koperasi desa dilakukan secara bertahap dan tidak sekadar mengandalkan besarnya anggaran. Menurutnya, koperasi tidak dapat dibangun secara instan karena membutuhkan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola, pendampingan, serta model bisnis yang kuat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan koperasi yang telah berhasil sebagai contoh sebelum program diperluas secara nasional.
“Membangun koperasi itu tidak bisa instan. Diharapkan membangun dari bawah. Yang sudah sukses dijadikan percontohan dulu, kemudian didorong agar berperanan di daerah,” tegasnya.
Menurut Prof. Didin, koperasi yang berhasil dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sehingga uang berputar di daerah, kesempatan kerja meningkat, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin kuat.
“Jangan dipaksakan sekaligus. Dorong yang sukses dulu, sehingga berperanan di daerah. Uang berputar di daerah dan kerja keras meningkat di daerah,” ujarnya.
Menuju Ekonomi yang Berkeadilan
Lebih jauh, Prof. Didin menegaskan bahwa tujuan utama dari sinergi berbagai pendekatan ekonomi tersebut adalah menciptakan sistem pembangunan yang lebih adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menggambarkan ekonomi konvensional sebagai kekuatan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ekonomi Islam sebagai perspektif yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan, sementara ekonomi Pancasila memperkuat aspek kedaulatan dan peranan negara.
“Ekonomi konvensional mendorong efisiensi dan produktivitas, ekonomi Islam mendorong kemaslahatan dan keadilan, sedangkan ekonomi Pancasila menekankan kedaulatan dan peranan negara. Ini kita sinergikan agar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
Ia berharap Simposium Nasional IAEI tidak berhenti sebagai forum akademik dan diskusi semata, tetapi mampu melahirkan gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang konkret.
“Mudah-mudahan dengan simposium ini, apalagi kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan IAEI, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia,” pungkas Prof. Didin.
