Jakarta, – Reform Syndicate menggelar diskusi evaluasi komunikasi kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengangkat tema “Dinamika, Strategi, dan Tantangan”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (16/10/2026), di Pahlawan Joglo, Kalibata, Jakarta Selatan.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh dan praktisi dari berbagai latar belakang, di antaranya Fahd Pahdepie selaku Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ikrama Direktur Eksekutif Sintesa Strategi Indonesia, Ismail Fahmi, Ph.D. Founder Drone Emprit, Rahman Mangussara Advisor Reform Syndicate/Public Perception Specialist, M. Jusrinto Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Hersubeno Arief Jurnalis Senior, serta Safruddin Abas sebagai pemantik diskusi.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk melihat bagaimana strategi komunikasi pemerintah berjalan selama dua tahun terakhir, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem informasi digital yang semakin dinamis.
Dalam wawancara dengan awak media, Ismail Fahmi, Ph.D., Founder Drone Emprit, menyampaikan bahwa media online dan media sosial memiliki peran sentral dalam komunikasi kebijakan pemerintah. Kedua kanal tersebut kini menjadi saluran utama masyarakat untuk memperoleh informasi, mendiskusikan, sekaligus memberikan respons terhadap berbagai kebijakan publik.
Menurut Ismail, efektivitas komunikasi pemerintah tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana informasi tersebut diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan atau monitoring media, terdapat puluhan isu strategis yang secara konsisten dianalisis melalui media online dan media sosial. Pemantauan tersebut dilakukan untuk membaca respons publik sekaligus mengukur efektivitas penyampaian informasi mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
“Media online dan media sosial telah menjadi saluran utama masyarakat dalam mengakses informasi, membahas, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai kebijakan publik,” menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi yang disampaikan Ismail.
Ia menjelaskan, pendekatan berbasis data atau data-driven menjadi instrumen penting untuk memahami dinamika opini publik. Melalui pemantauan percakapan digital, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai isu yang berkembang, kecenderungan respons masyarakat, hingga persoalan komunikasi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Terkait keberadaan lembaga atau unit baru seperti Badan Komunikasi (Bakom), Ismail menyampaikan bahwa evaluasi terhadap lembaga tersebut perlu dilakukan secara terpisah dan berkala melalui pendekatan independen.
Menurutnya, evaluasi yang sedang menjadi perhatian saat ini lebih diarahkan pada gambaran umum kinerja saluran komunikasi pemerintah yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Hal ini penting agar penyampaian informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Lebih jauh, komunikasi pemerintah juga dituntut tidak hanya bersifat satu arah. Pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan yang dijalankan.
Melalui penguatan transparansi, pemanfaatan data, serta respons yang lebih cepat terhadap dinamika informasi publik, kualitas komunikasi kebijakan diharapkan semakin meningkat.
Diskusi yang diselenggarakan Reform Syndicate ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, pengamat komunikasi, praktisi media, dan jurnalis dalam melihat tantangan komunikasi publik di era digital.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat strategi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga setiap kebijakan tidak hanya tersampaikan kepada masyarakat, tetapi juga dipahami secara utuh dan memperoleh ruang dialog yang konstruktif.
Dengan demikian, komunikasi publik bukan sekadar aktivitas menyebarluaskan informasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
