Jakarta, – Reform Syndicate menggelar diskusi evaluasi komunikasi kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengangkat tema “Dinamika, Strategi, dan Tantangan”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (16/10/2026) di Pahlawan Joglo, Kalibata, Jakarta Selatan.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dan tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya Fahd Pahdepie selaku Deputi I Bakom RI, Ikrama selaku Direktur Eksekutif Sintesa Strategi Indonesia, Ismail Fahmi, Ph.D., Rahman Mangussara selaku Advisor Reform Syndicate/Public Perception Specialist, M. Jusrinto selaku Direktur Eksekutif Reform Syndicate, serta Hersubeno Arief selaku jurnalis senior. Sementara itu, Safruddin Abas bertindak sebagai pemantik diskusi.
Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif Sintesa Strategi Indonesia, Ikrama, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memahami perubahan dinamika komunikasi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Ikrama mengawali pemaparannya dengan menekankan bahwa komunikasi pemerintah bukanlah sesuatu yang bersifat final atau statis, melainkan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan situasi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Menurutnya, perkembangan komunikasi politik saat ini memperlihatkan fenomena yang semakin dinamis. Pergeseran elektabilitas dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah maupun aktor politik dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat.
Ia menilai perubahan tersebut bahkan bisa terjadi hanya dalam hitungan satu bulan, dua minggu, hingga satu minggu. Besarnya pergeseran juga tidak selalu kecil, tetapi dapat menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam waktu singkat.
“Di era perkembangan sekarang ini, saya melihat beberapa fenomena, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana pergeseran elektabilitas bisa terjadi dalam satu bulan, dua minggu, bahkan satu minggu. Pergeserannya bukan hanya satu atau dua persen, tetapi bisa mengalami perubahan yang cukup besar,” ungkap Ikrama dalam pemaparannya.
Lebih lanjut, pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah perlu memahami perubahan persepsi publik sebagai bagian penting dalam merumuskan strategi komunikasi kebijakan.
Komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi dan program kerja, tetapi juga harus mampu membaca perkembangan opini masyarakat, merespons berbagai persoalan secara cepat, serta membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten.
Evaluasi komunikasi kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini menjadi ruang diskusi untuk melihat sejauh mana strategi komunikasi pemerintah mampu menjawab tantangan zaman, terutama ketika media online dan media sosial semakin berperan dalam membentuk opini serta persepsi masyarakat.
Melalui forum tersebut, Reform Syndicate diharapkan dapat memberikan perspektif kritis dan konstruktif mengenai arah komunikasi pemerintahan, sekaligus mendorong terciptanya pola komunikasi publik yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Diskusi ini juga menjadi momentum untuk mempertemukan perspektif pemerintah, pengamat komunikasi, praktisi media, dan peneliti dalam melihat tantangan komunikasi kebijakan di tengah perubahan lanskap informasi yang berlangsung semakin cepat.
