(Diksiber ID) – Kementerian Hukum (Kemenkum) membuka 3.330 formasi Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pembukaan formasi tersebut menjadi salah satu langkah kementerian dalam merespons persoalan layanan kenotariatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan kebijakan tersebut dalam program dialog dan pengaduan masyarakat “PASTI Ada Solusi” episode ke-26 yang disiarkan langsung dari Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Jum’at (20/11/2026).

Program tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta persoalan pelayanan hukum secara langsung kepada Kemenkum.

Respons Persoalan Layanan Kenotariatan

Dalam episode kali ini, Menkum Supratman mengangkat sejumlah laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan pelayanan kenotariatan.

Ia menyebut, pembukaan 3.330 formasi ALB INI menjadi salah satu respons Kemenkum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para notaris di Indonesia. Formasi tersebut akan tersebar di sejumlah wilayah guna mendukung kebutuhan layanan kenotariatan.

Langkah tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penataan layanan sekaligus memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan profesi notaris di berbagai daerah.

Benahi Layanan Elektronik Notaris

Selain membuka formasi ALB, Menkum Supratman juga menegaskan komitmen Kemenkum untuk terus membenahi sistem pelayanan agar semakin mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi para notaris.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian ialah sistem elektronik permohonan pindah wilayah. Kemenkum akan memperbaiki sistem tersebut agar notaris yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan dengan proses yang lebih jelas dan mudah.

Pembenahan tersebut diharapkan mampu mengurangi kendala administrasi serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan perpindahan wilayah notaris.

Melalui program PASTI Ada Solusi, Kemenkum terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekaligus menjadikan pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan administrasi. [nfl]