JAKARTA — Mayoritas publik menolak upaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto melalui makar. Temuan itu terungkap dalam Survei Nasional Digdaya Polling & Strategy.
Dalam pertanyaan langsung mengenai persetujuan jika terjadi makar terhadap Prabowo, sebanyak 72,1 persen responden menyatakan tidak setuju. Sementara itu, 27,9 persen responden menyatakan setuju.
Hasil serupa terlihat ketika Digdaya menggunakan pertanyaan dengan skala sikap. Responden diminta menanggapi pernyataan “dukung makar menggulingkan Prabowo”.
Sebanyak 6,1 persen responden menyatakan sangat setuju dan 29,7 persen setuju. Sebaliknya, 54 persen tidak setuju dan 10,2 persen sangat tidak setuju.
Dengan demikian, kelompok yang menolak mencapai 64,2 persen, sedangkan responden yang menunjukkan dukungan berada di angka 35,8 persen.
Publik Bedakan Kritik dan Penggulingan
Peneliti Digdaya Polling & Strategy, N. Kurniadi, mengatakan dua model pertanyaan tersebut menunjukkan kecenderungan jawaban yang sama.
“Yang menarik bukan semata-mata besarnya angka penolakan. Dua bentuk pertanyaan yang berbeda menghasilkan arah jawaban yang sama,” kata Kurniadi.
Menurut dia, mayoritas responden tidak memberikan legitimasi terhadap pergantian kekuasaan melalui jalan makar.
Namun, Kurniadi menegaskan hasil survei tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dukungan tanpa syarat terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, publik tetap dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah tanpa harus mendukung penggulingan kekuasaan di luar mekanisme demokratis.
“Dalam demokrasi, ketidakpuasan dan penolakan terhadap pemerintahan merupakan sesuatu yang normal,” ujarnya.
Ia menyebut data survei menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat menghendaki persaingan dan perubahan politik tetap berlangsung melalui institusi serta mekanisme yang sah.
“Data kami memperlihatkan adanya batas yang cukup jelas: masyarakat cenderung menghendaki kontestasi politik berlangsung melalui institusi dan mekanisme yang sah,” kata Kurniadi.
Stabilitas Politik dan Kepercayaan Publik
Digdaya menilai temuan tersebut relevan di tengah semakin kerasnya kompetisi narasi politik di ruang publik.
Menurut lembaga survei itu, stabilitas politik masih memiliki nilai penting bagi masyarakat. Namun, stabilitas tidak cukup hanya mengandalkan absennya konflik politik.
Kepercayaan publik, kinerja pemerintahan, penegakan hukum, serta kapasitas institusi demokrasi dalam mengelola perbedaan dinilai menjadi faktor penting.
Dengan demikian, penolakan terhadap makar dalam survei tersebut tidak otomatis berarti publik menutup ruang kritik terhadap pemerintah.
Temuan tersebut lebih menunjukkan kecenderungan responden untuk membedakan antara kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah dan upaya mengganti kekuasaan melalui cara di luar mekanisme demokratis.
Survei ini sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi politik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah dinamika politik nasional.
