(Diksiber ID) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kerja sama bilateral dengan pemerintah Tiongkok di bidang perumahan. Kerja sama tersebut diarahkan pada pemanfaatan teknologi konstruksi, penyediaan hunian terjangkau, hingga penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama tersebut dibangun dengan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan serta harus memberikan dampak positif bagi kedua negara.
“Kerja sama di bidang perumahan antara Indonesia dengan Tiongkok dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berdampak positif bagi kedua belah pihak,” ucap pria yang akrab disapa Ara di Kedutaan Besar China, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Fokus Teknologi Rumah Susun
Kerja sama tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut antara Kementerian PKP dan Kementerian Perumahan Republik Rakyat Tiongkok.
Salah satu fokus utama pembahasan yakni penerapan teknologi konstruksi yang aman untuk pembangunan rumah susun, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Selain aspek keamanan konstruksi, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi yang mampu menghasilkan hunian dengan harga lebih terjangkau.
“Kemudian juga bisa harganya yang terjangkau dan juga ada proses-proses alih teknologi. Dan tetap memberdayakan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia,” kata Ara.
Menurutnya, alih teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam kerja sama tersebut agar manfaat pembangunan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Tim Gabungan Bahas Regulasi dan Lahan
Untuk menindaklanjuti kerja sama, Kementerian PKP telah membentuk tim yang akan bekerja bersama delegasi dari Tiongkok.
Maruarar menjelaskan tim gabungan tersebut akan membahas sejumlah aspek penting, mulai dari regulasi, kesiapan lahan, hingga dampak ekonomi dari kerja sama pembangunan perumahan.
“Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan dan segera disurvei beberapa lahan-lahan, ketiga bagaimana menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan,” tuturnya.
Tim kerja gabungan tersebut dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan awal kerja sama kepada pimpinan kedua belah pihak pada akhir September 2026.
Dilaporkan kepada Presiden
Ara mengatakan kebijakan strategis kerja sama perumahan dengan Tiongkok tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ia menilai hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini berjalan baik, termasuk komunikasi antarpemimpin kedua negara.
“Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan khususnya kepada Tiongkok sangat baik, komunikasi juga sangat bagus di antara pemimpin negara Republik Indonesia, Presiden Tiongkok dan Bapak Presiden Xi Jinping,” ujarnya.
Ara menilai hubungan baik tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama konkret di berbagai bidang, termasuk sektor perumahan.
“Saya pikir itu adalah suatu hal yang akan kita teruskan, kita lanjutkan karena pemimpin-pemimpin kita itu bersahabat dengan baik dan negara kita juga bersahabat dengan baik,” pungkasnya. [nfl]
