JAKARTA — Pelibatan masyarakat dalam perencanaan ekonomi dan tuntutan generasi Z terhadap konsistensi janji politik pemerintah menjadi sorotan dalam pembahasan implementasi Pasal 33 UUD 1945 serta arah demokrasi Indonesia.
Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak berhenti pada amanat konstitusi atau janji politik, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang masyarakat hadapi.
Dalam perspektif berbeda, Rocky Gerung menyoroti gejolak di Eropa, khususnya Paris, sebagai gambaran munculnya tuntutan generasi muda terhadap nilai, ideologi, dan arah pemerintahan.
Kedua perspektif itu mempertemukan satu persoalan mendasar: sejauh mana negara melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan sekaligus mempertanggungjawabkan hasilnya.
Pasal 33 Menuntut Kebijakan Ekonomi yang Terukur
Pembicara pertama mengawali pemaparannya dengan merujuk alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang memuat frasa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.
Menurutnya, nilai tersebut menjadi salah satu landasan dalam memahami kehidupan bernegara, termasuk pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33 mengatur perekonomian nasional dan menjadi landasan konstitusional bagi pengelolaan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam praktiknya, perekonomian Indonesia melibatkan sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga kelompok tersebut memiliki peran berbeda sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas, dan kontribusi masing-masing dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
UMKM membutuhkan dukungan untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan BUMN menjalankan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional.
Namun, keberadaan program dan kebijakan ekonomi belum otomatis menjamin tercapainya tujuan konstitusi.
Pemerintah perlu menerjemahkan amanat Pasal 33 ke dalam perencanaan konkret, indikator terukur, serta program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Perencanaan tersebut juga harus mempertimbangkan persoalan di lapangan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan asumsi ketika menetapkan prioritas pembangunan.
Partisipasi Publik Jangan Berhenti pada Formalitas
Pembicara pertama turut menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat atau public engagement dalam proses perencanaan kebijakan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi warga untuk mengidentifikasi masalah, menyampaikan pengalaman, dan menentukan kebutuhan yang layak mendapat prioritas.
Pendekatan tersebut menempatkan pengalaman masyarakat sebagai salah satu dasar dalam merumuskan solusi, bukan sekadar pelengkap proses pengambilan keputusan.
Pemerintah dan perencana kebijakan juga perlu menguji berbagai masukan melalui dialog serta keterlibatan langsung warga.
Pembicara mencontohkan persoalan sampah untuk menggambarkan hubungan antara kesadaran masyarakat dan perilaku sehari-hari.
Masyarakat dapat menganggap sampah sebagai persoalan serius, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan justru dapat memperburuk kondisi lingkungan.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran terhadap suatu masalah belum tentu diikuti tindakan nyata untuk mengatasinya.
Karena itu, penyelesaian masalah publik membutuhkan tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu membangun sistem yang mendukung perubahan, sedangkan masyarakat harus mengambil bagian dalam pelaksanaannya.
Lebih jauh, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana aspirasi warga memengaruhi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Tanpa tindak lanjut yang jelas, partisipasi publik berisiko menjadi formalitas. Masyarakat memang menyampaikan pendapat, tetapi belum tentu memperoleh pengaruh nyata terhadap keputusan pemerintah.
Rocky Gerung Soroti Ideologi dan Janji Politik
Dalam pembahasan yang sama, Rocky Gerung menyoroti tuntutan generasi Z terhadap pemerintah, terutama mengenai konsistensi antara janji politik dan pelaksanaan kebijakan.
Rocky mengangkat gejolak di Eropa, khususnya Paris, sebagai gambaran pergulatan generasi muda dalam memperjuangkan hak, nilai, dan masa depan mereka.
Menurut perspektif yang disampaikannya, tuntutan generasi muda tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga nilai serta ideologi yang mendasari arah pemerintahan.
Generasi muda dapat menilai kepemimpinan melalui kesesuaian antara pernyataan politik dan keputusan yang benar-benar pemerintah jalankan.
Dengan demikian, ideologi tidak hanya menjadi bahan perdebatan akademik. Nilai yang pemerintah anut juga dapat dinilai melalui kebijakan, pelaksanaan program, dan dampaknya bagi masyarakat.
Rocky turut memperkirakan bahwa kecenderungan tuntutan serupa berpotensi meluas ke Asia, termasuk China.
Namun, pandangan tersebut tetap merupakan perkiraan Rocky. Klaim mengenai perkembangan gerakan generasi Z di Eropa maupun kemungkinan perluasannya ke Asia memerlukan data, konteks, dan sumber independen yang dapat diverifikasi.
Meski demikian, pandangan itu mengangkat pertanyaan penting mengenai akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi komitmen politiknya.
Bagi generasi muda, konsistensi antara janji dan tindakan menjadi salah satu aspek untuk menilai arah pemerintahan serta keseriusan pemimpin dalam menjawab kebutuhan publik.
Konstitusi, Aspirasi, dan Akuntabilitas
Pembahasan Pasal 33 UUD 1945 dan pandangan Rocky Gerung mempertemukan dua persoalan yang saling berkaitan, yakni efektivitas kebijakan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam bidang ekonomi, partisipasi publik dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan warga sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Masyarakat juga membutuhkan akses untuk memantau pelaksanaan program dan menilai apakah kebijakan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan yang pemerintah tetapkan.
Sementara itu, tuntutan generasi muda terhadap janji politik mengingatkan pemerintah agar menjelaskan arah, dasar, dan hasil kebijakannya secara terbuka.
Kedua persoalan tersebut membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus memantau tindak lanjutnya.
Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana masukan publik memengaruhi keputusan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan bersama, termasuk melalui perubahan perilaku sehari-hari.
Implementasi Pasal 33 UUD 1945 membutuhkan perencanaan yang jelas dan terukur agar tujuan konstitusi tidak berhenti sebagai norma, tetapi hadir melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Pada saat yang sama, tuntutan generasi muda terhadap janji politik menegaskan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada akhirnya, demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aspirasi tersebut memperoleh pertimbangan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan.
Pertanyaan mendasarnya tetap relevan: sejauh mana kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan seberapa besar kesempatan publik untuk ikut menentukan arah pembangunan?
Catatan Redaksi: Redaksi perlu memastikan identitas pembicara pertama serta memverifikasi konteks, waktu, dan sumber informasi mengenai gejolak di Paris dan Eropa. Pernyataan mengenai potensi meluasnya gerakan generasi Z ke Asia juga memerlukan dukungan data independen sebelum publikasi.
