Ia berharap diskusi akademik seperti ini mampu memperkaya perspektif masyarakat mengenai pentingnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Mukit Hendrayatno menilai kolaborasi antara dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan investasi, tetapi juga harus memastikan tumbuhnya pelaku usaha nasional yang kuat, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Sementara itu, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. menekankan bahwa Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan karakter kebangsaan.
Ia menyebut bahwa Indonesia Emas 2045 harus dibangun melalui sinergi antara kecerdasan intelektual, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.
Sedangkan Dedi Setiadi, S.Kom., M.M. menambahkan bahwa penguatan literasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nasional.
Menurutnya, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik sekaligus inspirasi bagi generasi muda untuk memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih mendalam.
Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut menghasilkan berbagai pandangan strategis mengenai pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Para peserta sepakat bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi negara.
Peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan sekaligus menjadi pengingat bahwa pemikiran para pendiri bangsa dan ekonom nasional tetap memiliki relevansi dalam menjawab tantangan zaman.
Semangat anti-penjajahan yang dahulu diwujudkan melalui perjuangan politik, kini diterjemahkan dalam bentuk perjuangan membangun kedaulatan ekonomi, memperkuat industri nasional, melindungi kepentingan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.
Melalui simposium nasional ini, para peserta berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.
