Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam memberantas praktik oligarki yang dinilai dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat, keadilan sosial, dan supremasi hukum di Indonesia.
Koordinator Pusat BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menyampaikan bahwa demokrasi harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan didominasi oleh segelintir kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.
Menurutnya, praktik oligarki berpotensi menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga kepentingan masyarakat luas sering kali terabaikan.
“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingannya,” ujar Yogi dalam keterangannya.
BEM PTMA Indonesia menilai bahwa penguatan supremasi hukum menjadi salah satu langkah penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, BEM PTMA Indonesia juga mendorongd pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi kebijakan publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa, BEM PTMA Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk terus mengawal jalannya demokrasi secara kritis dan konstruktif.
Mahasiswa diharapkan tetap menjadi kekuatan moral yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat serta mengawasi kebijakan pemerintah secara objektif.
“Perjuangan melawan oligarki bukan sekadar agenda politik, tetapi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan memastikan negara bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Yogi.
BEM PTMA Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu kebangsaan melalui pendekatan intelektual, dialog konstruktif, dan gerakan moral demi Terwujudya Indonesia adil makmur.
