Kota Bekasi, – Rencana Wali Kota Bekasi untuk menjalankan kegiatan berkantor secara bergiliran di tingkat Rukun Warga (RW) mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi III, Anggota Badan Anggaran, sekaligus Anggota Badan Musyawarah dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. H. Abdul Muin Hafied, S.E., M.Pd, Kamis (24/9/2026).
Menurut Abdul Muin, kebijakan tersebut merupakan langkah positif karena dapat membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Selama ini, aktivitas pemerintahan lebih banyak berlangsung di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bekasi sehingga masukan yang diterima kepala daerah cenderung berasal dari jajaran birokrasi.
“Menurut pandangan saya sebagai anggota DPRD, kegiatan Wali Kota berkantor di RW ini sangat baik dan sangat positif. Selama ini Wali Kota lebih banyak berkantor di Pemerintah Kota Bekasi dan mendapatkan masukan dari kepala dinas maupun jajaran pemerintahan lainnya,” ujar Abdul Muin dalam wawancara dengan awak media.
Ia menilai, kehadiran langsung Wali Kota di lingkungan masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk mendengar berbagai persoalan secara lebih nyata. Mulai dari keluhan warga, kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Dengan keberadaan Wali Kota di tengah masyarakat, diharapkan keluhan-keluhan masyarakat bisa didengar secara langsung. Mungkin ada masukan mengenai infrastruktur atau persoalan lainnya yang selama ini belum tersampaikan secara maksimal,” katanya.
Meski demikian, Abdul Muin berharap program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di tengah warga harus benar-benar diarahkan untuk menyerap aspirasi dan kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan serta program pembangunan.
“Kami selaku dewan tentu mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Wali Kota. Tetapi mudah-mudahan program ini benar-benar dilaksanakan dengan ketulusan hati, dengan tujuan memang ingin menyerap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Abdul Muin juga mendorong agar kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya, kepala dinas, pejabat terkait, bahkan anggota DPRD dapat turun langsung bersama-sama untuk mendengarkan persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kalau memang perlu, bukan hanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pejabat lainnya, kepala dinas, bahkan kalau perlu anggota dewan juga turun untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan di lapangan bisa langsung dikoordinasikan sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Ia berharap pola komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat tersebut dapat memperkuat semangat pembangunan Kota Bekasi yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dinilai perlu membangun komunikasi yang semakin terbuka.
Selain persoalan pembangunan, Abdul Muin menilai kedekatan pemerintah dengan masyarakat juga penting dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan di Kota Bekasi. Sebagai kota yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta dan memiliki masyarakat yang beragam, komunikasi publik yang baik dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga suasana sosial yang kondusif.
“Harapannya tentu Bekasi semakin baik, kebersamaan dan kerukunan masyarakat semakin kuat. Kita tahu Kota Bekasi merupakan kota yang sangat dekat dengan Ibu Kota, sehingga dinamika dan berbagai informasi berkembang sangat cepat, termasuk munculnya hoaks dan berbagai isu di masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia juga berharap Wali Kota tidak hanya mendatangi lingkungan RW, tetapi turut memperkuat komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama di Kota Bekasi.
Menurutnya, dialog dengan para ulama dan tokoh masyarakat dapat menjadi ruang untuk memperoleh masukan sekaligus memperkuat nilai toleransi antarumat beragama.
“Bukan hanya di RW-RW, kami juga berharap Wali Kota dapat menemui para ulama dan tokoh agama. Yang penting adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendapatkan masukan dari berbagai elemen,” tuturnya.
Abdul Muin berharap seluruh langkah tersebut pada akhirnya dapat memperkuat posisi Kota Bekasi sebagai daerah yang mengedepankan toleransi, saling menghargai, serta kebersamaan di tengah keberagaman.
“Harapannya, Kota Bekasi menjadi kota yang toleran, kota yang saling menghargai dalam beragama dan bermasyarakat. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang semakin dekat antara pemerintah dan masyarakat, Kota Bekasi menjadi semakin nyaman untuk kita semua,” pungkas Abdul Muin Hafied.
