Jakarta — KAMMI meminta DPR RI mempercepat pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan.
Permintaan itu muncul dalam audiensi KAMMI bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah memimpin audiensi dan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pimpinan BAM DPR RI Ahmad Heryawan.
KAMMI menilai karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan berbeda dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, KAMMI meminta kebijakan pembangunan mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan spesifik setiap daerah kepulauan.
Salah satu tuntutan utama KAMMI menyangkut Dana Khusus Kepulauan atau DKK.
Dana Khusus Harus Sesuai Kondisi Daerah
KAMMI mendorong penyusunan skema DKK berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan, bukan hanya menggunakan pendekatan umum.
Luas wilayah laut, jumlah pulau, tingkat konektivitas, biaya logistik, dan biaya pelayanan publik menjadi sejumlah pertimbangan.
KAMMI berharap skema tersebut mampu memperkuat pelayanan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain pendanaan, KAMMI meminta kebijakan RUU Daerah Kepulauan memberi ruang optimal bagi daerah mengelola potensi maritim.
Potensi tersebut mencakup perikanan, ekonomi kelautan, pariwisata bahari, serta berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya laut.
Menurut KAMMI, pengelolaan potensi tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Generasi Muda Jangan Sekadar Jadi Penerima Manfaat
KAMMI juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan wilayah kepulauan.
KAMMI mendorong penguatan pendidikan, kewirausahaan, inovasi, dan penguasaan teknologi maritim bagi generasi muda.
Menurut KAMMI, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan potensi maritim daerah.
Generasi muda juga perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi dan sosial di daerahnya.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah menegaskan pembangunan nasional perlu memperhitungkan karakteristik wilayah kepulauan.
“Keadilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari perspektif wilayah daratan,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah.
“Daerah kepulauan memiliki tantangan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda,” katanya.
Karena itu, KAMMI mendorong DKK yang berkeadilan, penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah maritim, dan peningkatan peran generasi muda.
“Kami mendorong hadirnya Dana Khusus Kepulauan yang berkeadilan,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah.
Ia juga mendorong generasi muda menjadi motor pembangunan dan penggerak ekonomi kepulauan pada masa depan.
KAMMI mengapresiasi BAM DPR RI yang menerima berbagai aspirasi dalam audiensi tersebut.
KAMMI berharap masukan masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat masuk dalam proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
KAMMI juga berharap regulasi tersebut memperkuat pemerataan pembangunan, pengembangan potensi maritim, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan Indonesia.
