Jakarta, – Dr. Iwan Armawan, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mpu Tantular, menegaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 merupakan dua peristiwa sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Proklamasi 1945, Pengakuan Kedaulatan 1949: Apa Konsekuensi Hukumnya bagi Indonesia dalam Hukum Internasional?” dengan tema besar “Meneguhkan Makna Kemerdekaan, Menguji Pengakuan Kedaulatan, dan Menelaah Konsekuensi Hukum Internasional atas Hubungan Indonesia-Belanda”, Selasa (10/11/2026), bertempat di Aula Hiobadja Universitas Mpu Tantular, Jakarta.

Dalam sambutannya, Dr. Iwan Armawan mengajak peserta melihat makna Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak hanya dari perspektif sejarah dan hukum, tetapi juga melalui sudut pandang ilmu komunikasi.

Menurutnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah pernyataan komunikasi politik dan kedaulatan bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa telah lahir sebuah bangsa baru yang merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri.

“Kalau kita melihat dari perspektif ilmu komunikasi, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari Proklamasi 1945. Pertama, ini merupakan kenyataan komunikasi kedaulatan. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa ada bangsa baru yang sudah merdeka dan berdaulat, yaitu bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, aspek kedua adalah pembentukan opini publik internasional. Pada masa itu, masih terdapat pandangan yang menganggap wilayah Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda. Namun, melalui Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan membangun opini bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan memiliki hak atas kedaulatannya sendiri.

“Yang kedua adalah bentuk opini. Mereka masih menganggap ini Hindia Belanda, sementara kita menganggap ini adalah bangsa kita. Karena itu, kita membangun opini publik internasional melalui Proklamasi 1945,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Iwan menyampaikan bahwa aspek ketiga adalah komunikasi diplomasi. Proklamasi menjadi sarana penting bagi Indonesia untuk meyakinkan bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah negara yang memiliki pemerintahan, wilayah, rakyat, serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.

Menurutnya, komunikasi diplomasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperjuangkan eksistensi Indonesia di tengah masyarakat internasional.

“Yang ketiga, ini adalah komunikasi diplomasi. Proklamasi menjadi sarana diplomatik bagi negara Indonesia untuk meyakinkan bangsa-bangsa lain bahwa kita sudah berdaulat, memiliki pemerintahan, memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain,” paparnya.

Ia menilai, Proklamasi 1945 memiliki arti strategis karena bukan sekadar pembacaan pernyataan kemerdekaan, melainkan juga menjadi pesan politik, diplomatik, dan komunikasi kepada masyarakat internasional tentang identitas serta eksistensi bangsa Indonesia.

Melalui perspektif ilmu komunikasi, peserta diskusi diajak memahami bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui perjuangan fisik dan perundingan politik, tetapi juga melalui perjuangan membangun persepsi, menyampaikan legitimasi, serta memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Diskusi Publik Nasional ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara Proklamasi 1945 dan pengakuan kedaulatan 1949, khususnya dalam menelaah konsekuensi hukum internasional atas hubungan Indonesia dan Belanda.

Kegiatan tersebut sekaligus mengingatkan generasi muda bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tahun, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan yang harus terus dipahami, dijaga, dan diperjuangkan melalui pengetahuan, diplomasi, serta kesadaran kebangsaan.