JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengingatkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman perang kognitif dan perang informasi.
Ancaman tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut personel TNI menjaga ketahanan informasi serta tidak mudah terpengaruh provokasi.Pesan itu disampaikan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat, CRGP., saat memimpin Upacara Bendera 17-an di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Upacara tersebut diikuti prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI. Dalam kesempatan itu, Basuki menyoroti perubahan pola ancaman yang kini melampaui peperangan konvensional.
Ia menegaskan, kekuatan suatu negara tidak hanya menghadapi ancaman melalui konfrontasi militer, tetapi juga melalui penguasaan informasi, teknologi, ekonomi, dan pembentukan opini publik.
Perang kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melalui penguasaan informasi, teknologi, ekonomi, serta pembentukan persepsi masyarakat,” tegas Basuki dalam amanatnya.
Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis pada tingkat global, regional, dan nasional membutuhkan perhatian serius seluruh personel TNI.Sebab, perang informasi dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat, membentuk persepsi terhadap suatu persoalan, bahkan memicu perpecahan apabila masyarakat tidak mampu menyaring informasi.
Perang Informasi dan Ancaman Disinformasi
Lebih lanjut, Basuki mengingatkan personel TNI agar meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap prajurit memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya.
Imbauan tersebut menjadi penting karena media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat tanpa melalui proses pemeriksaan kebenaran.
Dalam situasi tersebut, informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten provokatif berpotensi memengaruhi opini publik serta mengganggu stabilitas sosial.
Basuki meminta seluruh personel TNI mengambil peran sebagai pengguna media digital yang bertanggung jawab.
Saring sebelum membagikan, periksa kebenaran sumber informasi dan jangan menjadi bagian dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prajurit TNI harus memahami konsekuensi setiap aktivitas komunikasi di ruang digital.
Dengan demikian, setiap personel perlu mengedepankan kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab ketika menerima maupun menyebarkan informasi.
Selain itu, Basuki menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik nasional.
“TNI harus tetap netral, berdiri di atas semua golongan dan menjadi perekat persatuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Penegasan tersebut sekaligus mengingatkan personel agar tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip netralitas institusi.
Profesionalisme Prajurit Menghadapi Perubahan Ancaman
Di sisi lain, Basuki mendorong seluruh prajurit terus meningkatkan kemampuan menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi.
Menurutnya, profesionalisme militer membutuhkan kesiapan personel dalam menghadapi perubahan karakter ancaman, termasuk ancaman nonmiliter melalui ruang informasi dan komunikasi digital.
Karena itu, prajurit harus mengembangkan pola pikir adaptif tanpa meninggalkan disiplin, integritas, serta tanggung jawab sebagai alat pertahanan negara.
Ia menegaskan, kemampuan merespons perkembangan zaman menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan organisasi TNI.
“Teruslah menjadi prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” pesan Basuki.
Amanat tersebut menempatkan literasi digital, ketahanan informasi, dan netralitas sebagai bagian penting dari tanggung jawab personel TNI.
Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan memilah fakta dan menangkal provokasi menjadi tantangan yang membutuhkan kedisiplinan setiap prajurit.
Dengan demikian, TNI tidak hanya dituntut menjaga kesiapan menghadapi ancaman fisik, tetapi juga memperkuat kewaspadaan terhadap perang kognitif yang menyasar persepsi dan persatuan masyarakat.