JAKARTA – Dr. Petrus, S.H., M.H., CTA, C.MED., mengajak masyarakat mengkaji kembali sejarah kolonialisme Belanda, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 melalui pendekatan historis dan hukum.
Ajakan tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Proklamasi 1945, Pengakuan Kedaulatan 1949: Apa Konsekuensi Hukumnya bagi Indonesia dalam Hukum Internasional?” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam forum tersebut, Dr. Petrus yang berprofesi sebagai dosen ahli pidana menekankan pentingnya masyarakat menguji narasi sejarah berdasarkan fakta, bukti, dan sumber akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa semangat Jasmerah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) tidak cukup hanya mendorong masyarakat mengingat masa lalu.
Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun keberanian intelektual untuk memeriksa keakuratan informasi sejarah yang berkembang selama ini.
“Ketika saya kuliah, kita mengenal istilah Jasmerah, bahwa kita harus mengingat sejarah. Namun, dalam memahami suatu peristiwa sejarah, kita juga harus melihat kebenarannya,” ungkap Dr. Petrus.
Ia menilai masyarakat tidak boleh menerima seluruh narasi sejarah tanpa menguji sumber dan fakta yang mendasarinya.
Menguji Narasi Penjajahan 350 Tahun
Salah satu persoalan yang Dr. Petrus soroti ialah narasi bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun.
Ia mempertanyakan ketepatan angka tersebut karena proses ekspansi dan penguasaan kolonial di berbagai wilayah Nusantara berlangsung melalui periode dan dinamika yang berbeda.
“Misalnya, mengenai pernyataan bahwa Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda selama 350 tahun. Seberapa akurat sebenarnya pernyataan tersebut? Ini perlu kita kaji lebih jauh,” jelasnya.
Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai sejarah kolonialisme yang tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Dr. Petrus juga mengangkat pertanyaan mengenai karakter awal kehadiran Belanda di Nusantara.
Ia mengajak peserta membedakan aktivitas perdagangan, ekspansi kekuasaan, dan praktik kolonialisme dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Menurutnya, pembedaan tersebut penting agar masyarakat memahami proses perubahan hubungan ekonomi dan politik yang kemudian berkembang menjadi penguasaan kolonial.
Proklamasi 1945 dan Pengakuan Kedaulatan 1949
Selain persoalan kolonialisme, Dr. Petrus menyoroti hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949.
Ia menilai kedua momentum tersebut perlu dikaji melalui perspektif sejarah, hukum pidana, dan hukum internasional.
Pembahasan itu juga perlu menyentuh konsekuensi hukum ketika suatu bangsa kehilangan kedaulatan akibat kekuasaan kolonial.
Dalam konteks tersebut, ia mengajak peserta memahami berbagai dampak penjajahan, mulai dari intimidasi, pembatasan hak masyarakat, hingga tindakan kekerasan dan pembantaian yang tercatat dalam sejarah.
Menurutnya, kajian sejarah tidak boleh berhenti pada kronologi peristiwa. Masyarakat juga perlu memahami aspek hukum dan konsekuensi yang menyertainya.
Pendekatan tersebut dapat membantu generasi penerus memahami kemerdekaan sebagai hasil perjuangan sekaligus dasar bagi tegaknya kedaulatan negara.
Sejarah Harus Berdasarkan Fakta dan Kajian Objektif
Diskusi publik nasional ini mempertemukan perspektif sejarah, hukum, dan hubungan internasional untuk membahas perjalanan kemerdekaan Indonesia.
Forum tersebut juga mengangkat pentingnya memahami hubungan Indonesia dan Belanda berdasarkan perkembangan sejarah serta prinsip hukum internasional.
Dr. Petrus berharap masyarakat semakin kritis dalam mempelajari sejarah dan tidak sekadar menerima informasi berdasarkan narasi yang diwariskan secara turun-temurun.
Ia menekankan bahwa setiap klaim sejarah membutuhkan pengujian melalui bukti, dokumen, dan sumber yang kredibel.
Dengan pendekatan tersebut, generasi penerus dapat memahami perjalanan kemerdekaan secara lebih utuh sekaligus menghargai perjuangan para pendahulu.
Pada akhirnya, pemahaman sejarah yang objektif menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.