Jakarta – Hasil survei Digdaya Polling & Strategy menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap sejumlah program prioritas nasional berada pada level positif. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) memperoleh tingkat persetujuan tertinggi sebesar 89,7 persen, disusul Sekolah Rakyat 80,6 persen, Makan Bergizi Gratis (MBG) 63,5 persen, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) 53,2 persen.
Survei tersebut dilaksanakan pada 22–31 Juli 2026 terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling, margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling. Survei ini untuk memotret persepsi publik terhadap isu sosial, politik, ekonomi, kebijakan publik, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Peneliti Digdaya Polling & Strategy, Fadhil Abdurrahim, mengatakan hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat memberikan dukungan paling kuat kepada program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Dukungan sebesar 89,7 persen terhadap Cek Kesehatan Gratis menunjukkan bahwa akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Publik melihat pendekatan preventif melalui deteksi dini sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret,” ujar Fadhil.
Capaian tersebut sejalan dengan perluasan pelaksanaan CKG di berbagai daerah. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59,5 juta masyarakat telah mengikuti CKG hingga 5 Juli 2026, dan jumlah itu terus bertambah menjadi 73,8 juta orang hingga akhir Juli 2026. Data paling mutakhir yang dipublikasikan menjelang rilis survei ini bahkan lebih tinggi: pada 20 Agustus 2026, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut cakupan CKG telah menembus sekitar 82 juta peserta. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 130,8 juta penduduk, atau sekitar 46 persen populasi, sepanjang 2026. CKG juga diperluas ke sekolah, kantor, komunitas, dan pusat pelatihan agar semakin mudah diakses masyarakat.
Menurut Fadhil, tingginya dukungan terhadap CKG memperlihatkan adanya perubahan orientasi masyarakat dari pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif menuju pencegahan penyakit. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, status gizi, kesehatan mata, gigi, serta skrining penyakit kronis dinilai membantu masyarakat mengenali risiko kesehatan lebih awal.
Sekolah Rakyat juga memperoleh dukungan sangat tinggi, yakni 80,6 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan legitimasi sosial yang kuat.
Hingga peresmian pada 12 Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Program pendidikan gratis berasrama tersebut menampung 15.954 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, serta didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Para siswanya diprioritaskan berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemerintah menargetkan tambahan 104 Sekolah Rakyat sepanjang 2026 dan sebagian mulai beroperasi penuh secara bertahap.
“Sekolah Rakyat dipandang bukan sekadar pembangunan sekolah baru. Program ini membawa misi memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, pemenuhan gizi, pembinaan karakter, tempat tinggal yang layak, serta pendampingan keluarga,” jelas Fadhil.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis memperoleh persetujuan sebesar 63,5 persen. Meskipun tingkat persetujuannya berada di bawah CKG dan Sekolah Rakyat, mayoritas masyarakat tetap mendukung keberlanjutan program tersebut.
Pada awal 2026, MBG telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat (59,86 juta per 20 Januari 2026), mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat hingga 82,9 juta orang. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, program ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui penggunaan bahan pangan lokal serta pelibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM.
“Dukungan mayoritas terhadap MBG menunjukkan masyarakat memahami pentingnya investasi gizi bagi kualitas sumber daya manusia. Namun, publik juga semakin kritis terhadap keamanan pangan, mutu menu, ketepatan sasaran, dan tata kelola dapur pelayanan,” kata Fadhil.
Adapun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapatkan persetujuan sebesar 53,2 persen. Angka ini menunjukkan dukungan mayoritas, tetapi juga mengindikasikan masih terdapat sebagian besar masyarakat yang perlu diyakinkan melalui manfaat dan kinerja nyata koperasi di tingkat desa.
Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pembiayaan, sarana produksi, pergudangan, serta membuka pasar yang lebih luas bagi produk desa. Progres pembangunannya terus dipercepat: proyeksi pada Maret 2026 memperkirakan 20 ribu hingga 30 ribu unit rampung pada pertengahan tahun, sementara data yang lebih mutakhir pada Juli–Agustus 2026 menyebut target 30 ribu hingga 35 ribu unit siap beroperasi pada Agustus 2026, menuju target 60 ribu unit aktif pada akhir 2026 sebagai tahap menuju keseluruhan 80 ribu unit.
Fadhil menilai tingkat persetujuan terhadap KDMP perlu dibaca sebagai modal awal sekaligus pekerjaan rumah pemerintah.
“Masyarakat akan memberikan dukungan yang lebih kuat apabila koperasi telah benar-benar beroperasi, dikelola secara profesional, memiliki model bisnis yang sehat, serta memberikan manfaat ekonomi langsung. Sosialisasi penting, tetapi bukti manfaat jauh lebih menentukan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, hasil survei Digdaya Polling & Strategy memperlihatkan bahwa program prioritas nasional memiliki basis penerimaan publik yang kuat. Tingginya dukungan terhadap CKG dan Sekolah Rakyat menunjukkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, menghadirkan manfaat langsung, serta menyasar kelompok rentan cenderung memperoleh respons paling positif.
Catatan kritisnya, dukungan publik tidak boleh dipahami sebagai legitimasi tanpa syarat. Pemerintah perlu memastikan hasil CKG ditindaklanjuti dengan pengobatan dan rujukan; Sekolah Rakyat menjamin mutu pendidikan dan keberlanjutan siswa; MBG memperketat keamanan pangan, kualitas gizi, akurasi data penerima, transparansi anggaran, dan pengawasan dapur; sedangkan KDMP harus terbebas dari kepentingan politik, konflik pengelolaan, serta risiko menjadi koperasi yang hanya aktif secara administratif. Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, jumlah fasilitas, atau jumlah penerima, tetapi oleh kualitas layanan, ketepatan sasaran, transparansi, serta dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
