KOTA BEKASI – Kepastian pemenuhan hak kompensasi bagi masyarakat terdampak aktivitas pengelolaan sampah di Bantargebang menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Anton, S.Kom. Dalam kegiatan reses, ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas pembahasan.
Menurut H. Anton, persoalan kompensasi membutuhkan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sinergi kedua pemerintah daerah diperlukan untuk memperjelas proses penyelesaian sekaligus memastikan pemenuhan hak masyarakat berjalan sesuai ketentuan.
” Bagi warga Bantargebang, kejelasan mengenai kompensasi menjadi hal penting, terutama terkait perkembangan proses, tahapan penyelesaian, hingga kepastian realisasinya. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan informasi yang transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana persoalan tersebut ditangani.” Ucapnya Jumat 09/10/26
H. Anton menilai, koordinasi antarpemerintah tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. Perlu ada tindak lanjut yang terukur sehingga persoalan kompensasi memiliki arah penyelesaian yang jelas.
“Yang terpenting adalah bagaimana hak masyarakat tetap diperhatikan dan diperjuangkan,” Tegasnya
Kegiatan reses tersebut menjadi salah satu ruang bagi H. Anton untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membawa persoalan yang berkembang di lingkungan warga ke dalam pembahasan bersama pihak terkait.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat komunikasi serta memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan kompensasi.
Ia juga menjamin Kepastian pemenuhan hak masyarakat, transparansi informasi, dan tindak lanjut yang nyata menjadi aspek penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Untuk Warga Bantargebang saya harpkan tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai proses yang berjalan, tetapi juga kepastian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.” Terangnya
Melalui reses ini, aspirasi masyarakat diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah agar persoalan kompensasi dapat ditangani secara bertanggung jawab dan tidak berlarut-larut.
” Kita berharap agar pemerintah menjadikan persolan kompensasi ini secara serius dan bertanggung jawab dan tidak berlarut-larut.” Pungkasnya
