(Diksaiber ID) — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengingatkan para kepala daerah di Jambi untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Zulhas kepada Gubernur Jambi, Al Haris, Wali Kota Jambi, Maulana, dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hasra saat menghadiri peringatan Hari Jadi Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625, Selasa (02/06/2026).
Dalam sambutannya, Zulhas mengajak seluruh pemimpin daerah melakukan refleksi terhadap pelaksanaan amanat Pancasila dan cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meski reformasi telah berjalan selama hampir tiga dekade.
“Kita perlu terus bertanya kepada diri sendiri, apakah pembangunan yang kita jalankan sudah sesuai dengan amanat Pancasila dan cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Zulhas.
Dorong Ekonomi yang Lebih Berkeadilan
Zulhas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun tata kelola ekspor yang lebih transparan melalui sistem satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan nikel. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya pembenahan sektor keuangan agar akses pembiayaan lebih merata. Selama ini, kata Zulhas, penyaluran kredit masih banyak dinikmati kelompok usaha besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah kerap menghadapi keterbatasan akses modal.
“Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” katanya.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah menurunkan bunga Program Mekar menjadi maksimal delapan persen, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai 24 persen.
Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Zulhas menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok.
Menurutnya, pemerintah terus mendorong penerapan ekonomi Pancasila yang berbasis produktivitas agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari potensi sumber daya yang dimiliki bangsa. Karena memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masih berjuang membagi manfaatnya secara merata adalah ironi yang sudah terlalu lama menjadi langganan banyak negara kaya sumber daya.
“Melalui ekonomi Pancasila, kita ingin rakyat Indonesia produktif dan sejahtera di negerinya sendiri,” tegas Zulhas.
