Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada pembangunan fisik.
Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas dukungan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur nasional di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut AHY, paradigma pembangunan infrastruktur harus semakin diarahkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, baik dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, maupun menciptakan peluang ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan saat ini. Setiap proyek juga harus mampu mempersiapkan masa depan. Karena itu, pemerintah perlu merancang setiap proyek secara matang, melaksanakannya secara efektif, dan memastikan manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Dukung Agenda Prioritas Nasional
Sebagai kementerian koordinator yang membawahi lima kementerian teknis dan berbagai lembaga terkait, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat untuk memastikan pembangunan nasional berjalan selaras dengan target serta prioritas pemerintah.
Pembangunan infrastruktur, lanjut AHY, harus mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam rapat tersebut, ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur tersebut mencakup perumahan, jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas.
Menurutnya, konektivitas yang baik mampu mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Perkuat Koordinasi dan Pengawasan
AHY telah menepis anggapan bahwa kementerian koordinator yang ia pimpin hanya bekerja melalui rapat di tingkat pusat.
“Kami tidak hanya bekerja dari balik meja. Banyak waktu kami habiskan di lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tutup AHY.
