(Diksiber Jakarta) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk mendengarkan sekaligus mengklarifikasi sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada 12 Juni 2026.
“Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” kata Yusril dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa guna membahas berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah di sejumlah sektor.
Bahas Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang sebelumnya diusung dalam aksi demonstrasi. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Yusril mengatakan pemerintah perlu memahami secara utuh maksud dari tuntutan yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Klarifikasi Tuntutan Terkait MBG
Secara khusus, Yusril meminta penjelasan dari perwakilan BEM SI mengenai tuntutan penghentian Program MBG. Menurutnya, perlu dipastikan apakah mahasiswa menginginkan penghentian total program atau justru perbaikan tata kelolanya.
“Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” jelas Yusril.
Ia menuturkan bahwa Program MBG dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan di berbagai daerah.
Pemerintah Terbuka terhadap Perbaikan
Menurut Yusril, pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan program-program nasional, termasuk MBG.
“Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Yusril menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi tersebut akan dihimpun dan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pemerintah.
Jamin Kebebasan Berpendapat
Lebih lanjut, Yusril menilai dialog antara pemerintah dan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga ruang kebebasan berpendapat bagi seluruh elemen masyarakat.
“Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” ujarnya.
Mahasiswa yang hadir menyambut baik kesempatan berdialog secara langsung dengan pemerintah dan berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah memandang kritik dan perbedaan pendapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat akan terus dijamin selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan kajian yang konstruktif.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dalam membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. [nfl]
