Jakarta — Irfan Ahmad resmi memimpin Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKARINDO periode 2026–2031. Di bawah kepemimpinannya, APKARINDO menegaskan komitmen untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mendorong kebangkitan industri karet nasional.
Irfan membawa sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kelembagaan organisasi, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, program peremajaan tanaman atau replanting, peningkatan kualitas karet, hingga mendorong pemerintah memasukkan komoditas karet ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Komitmen tersebut disampaikan Irfan Ahmad usai menghadiri Diskusi Nasional APKARINDO Bersama Petani Karet yang berlangsung di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Diskusi nasional tersebut menghadirkan Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P., Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI; Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; serta Asep Saipul Muslim, SVP Strategi Penjualan & PP PT Pupuk Indonesia (Persero). Kegiatan tersebut dimoderatori Kaharuddin HSN DM, S.Si., Ketua Harian DPP APKARINDO.
Sebagai ketua umum terpilih, Irfan menilai tantangan yang dihadapi petani karet saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, persoalan rendahnya kesejahteraan petani, produktivitas tanaman, harga, hingga kualitas hasil produksi harus ditangani secara menyeluruh.
“Karet ini berada di posisi paling bawah secara taraf hidup dan ekonomi. Ini menjadi PR besar kami di APKARINDO untuk diperjuangkan. Jangan sampai komoditas lain disentuh dan diperhatikan oleh pemerintah, sementara karet kita tersisihkan dan tidak terurus,” tegas Irfan.
Membawa Suara Petani Karet ke Tingkat Nasional
Irfan menegaskan, kepemimpinan APKARINDO periode 2026–2031 akan diarahkan untuk memperkuat posisi petani karet sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa lahan perkebunan karet dan jumlah petani yang sangat banyak. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi petani maupun menjaga kekuatan industri karet nasional.
Karena itu, APKARINDO akan mendorong adanya kebijakan yang berpihak kepada petani dari sektor hulu hingga hilir.
Irfan menilai negara tidak boleh membiarkan komoditas karet semakin kehilangan daya saing. Terlebih karet alam memiliki peran penting sebagai bahan baku berbagai kebutuhan industri strategis.
“Apa ceritanya kalau ke depan Indonesia sampai impor karet? Padahal kita punya luas lahan yang sangat besar dan jumlah petani yang sangat banyak. Bahan karet alam ini tidak tergantikan untuk industri vital seperti ban motor dan mobil,” ujarnya.
Indonesia Jangan Sampai Menjadi Importir Karet
Irfan mengungkapkan, industri karet nasional saat ini menghadapi tekanan berat. Salah satu persoalannya terlihat dari menurunnya kinerja ekspor karet alam Indonesia.
Pada periode 2024–2025, nilai ekspor karet Indonesia disebut merosot hingga sekitar Rp50 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa diperlukan langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan karet nasional.
Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen karet utama dunia juga disebut mengalami pergeseran. Indonesia yang sebelumnya berada di posisi kedua kini disebut turun ke peringkat ketiga setelah tergeser Pantai Gading, sementara Thailand masih berada di posisi teratas.
Bagi Irfan, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi nasional.
Indonesia, katanya, tidak boleh hanya melihat karet sebagai komoditas perkebunan, tetapi harus menempatkannya sebagai bagian dari kepentingan industri dan ketahanan ekonomi nasional.
Dorong Karet Masuk Skema BPDP
Salah satu agenda utama APKARINDO di bawah kepemimpinan Irfan Ahmad adalah mendorong pemerintah agar komoditas karet mendapatkan dukungan melalui skema BPDP.
APKARINDO mendorong adanya mekanisme penghimpunan dana yang bersumber dari bea ekspor karet dan produk turunannya. Dana tersebut nantinya diarahkan kembali untuk memperkuat sektor hulu dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Irfan menilai skema tersebut dapat menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan tanpa semata-mata mengandalkan APBN.
Dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk peremajaan tanaman karet, penyediaan pupuk, perbaikan lahan, peningkatan produktivitas, pengadaan bibit berkualitas, serta pendampingan petani.
Menurutnya, persoalan karet tidak akan selesai hanya dengan memperbaiki harga. Produktivitas tanaman dan kualitas hasil produksi juga harus dibenahi secara bersamaan.
Replanting Menjadi Prioritas
Salah satu pekerjaan rumah terbesar APKARINDO adalah menghadapi banyaknya tanaman karet rakyat yang sudah berusia tua dan mengalami penurunan produktivitas.
Karena itu, program replanting atau peremajaan tanaman menjadi salah satu agenda penting yang akan diperjuangkan APKARINDO.
Irfan berharap pemerintah bersama pelaku industri dapat membangun ekosistem yang memungkinkan petani melakukan peremajaan tanpa kehilangan sumber penghidupan dalam jangka panjang.
“Dana yang terkumpul nantinya harus dikembalikan kepada sektor hulu. Prioritasnya untuk peremajaan tanaman, penyediaan pupuk, pembenahan lahan produktif dan peningkatan produktivitas petani,” jelasnya.
Bidik Badan Karet Nasional
Tidak berhenti pada kebijakan pembiayaan, APKARINDO juga membawa agenda jangka panjang berupa penguatan kelembagaan karet nasional.
Irfan mendorong gagasan pembentukan Badan Karet Nasional yang dapat menjadi lembaga khusus untuk mengintegrasikan kepentingan petani, industri, perdagangan, riset, teknologi, hingga kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan tata kelola komoditas karet yang lebih terintegrasi agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini bukan hanya persoalan hari ini. Kita harus memikirkan bagaimana karet Indonesia lima, sepuluh bahkan puluhan tahun ke depan,” tegas Irfan.
Perkuat APKARINDO dari Pusat hingga Desa
Sebagai Ketua Umum DPP APKARINDO periode 2026–2031, Irfan juga menargetkan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah dan desa.
Penguatan tersebut dilakukan agar APKARINDO dapat menjadi organisasi yang benar-benar hadir di tengah petani dan mampu menyerap persoalan secara langsung dari sentra-sentra perkebunan karet.
Organisasi akan diperkuat sebagai wadah komunikasi antara petani dengan pemerintah, dunia usaha, industri pengolahan, lembaga penelitian, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selain advokasi kebijakan, APKARINDO juga akan meningkatkan edukasi kepada petani mengenai praktik budidaya dan penanganan hasil produksi yang baik.
Tingkatkan Mutu, Dongkrak Harga Petani
Irfan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas karet yang dihasilkan.
APKARINDO akan mendorong petani menghasilkan karet yang bersih dan berkualitas tinggi sekaligus meninggalkan praktik-praktik yang dapat merusak mutu hasil produksi, termasuk mencampurkan bahan-bahan lain yang tidak semestinya.
Menurutnya, kualitas harus menjadi bagian penting dari perjuangan meningkatkan harga karet di tingkat petani.
“Kalau kualitas karet kita bagus, harga di tingkat petani juga akan lebih baik. Jadi selain memperjuangkan kebijakan pemerintah, kami juga akan membenahi petani dari sisi kualitas dan produktivitas,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan Irfan Ahmad untuk periode 2026–2031, APKARINDO menegaskan diri bukan hanya sebagai organisasi petani, tetapi sebagai bagian dari gerakan untuk membangun kembali kekuatan industri karet nasional.
Menyelamatkan karet berarti menyelamatkan petani, menjaga industri nasional, sekaligus memastikan Indonesia tetap berdaulat atas bahan baku strategisnya.
