Oleh: Nazmul Watan
Aktivist, Direktur Digdaya Indonesia, Sekretaris Jenderal PP KAMMI
Jakarta, – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka memberi kita banyak alasan untuk bersyukur. Tetapi kemerdekaan semestinya tidak hanya dirayakan dengan bendera, upacara, perlombaan, dan berbagai seremoni sepanjang Agustus.
81 Tahun Indonesia juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali keadaan bangsa hari ini. Salah satunya tentang sesuatu yang semakin mahal dalam kehidupan publik kita: kemampuan untuk tetap bersama di tengah perbedaan.
Beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa mudah masyarakat terbelah oleh politik. Pemilu selesai, tetapi sebagian ketegangan yang lahir selama kontestasi tidak selalu ikut selesai. Perbedaan pilihan politik kadang masih menentukan cara seseorang melihat orang lain.
Di media sosial, persoalannya bahkan lebih rumit. Satu pernyataan cukup untuk membuat seseorang dicap berada di kubu tertentu. Kritik kepada pemerintah dianggap sebagai permusuhan. Sebaliknya, mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan mudah dianggap sebagai keberpihakan politik.
Kita akhirnya terlalu sibuk menentukan siapa berada di sebelah mana. Padahal, Indonesia tidak pernah dibangun dari keseragaman.
Para pendiri republik berasal dari latar belakang daerah, agama, organisasi, dan pemikiran politik yang berbeda. Mereka berdebat, bahkan dalam banyak hal memiliki pandangan yang sangat berseberangan. Namun, mereka mengetahui kapan harus berhenti memperjuangkan kepentingan kelompok dan mulai memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan itu bernama Indonesia.
Polarisasi Tidak Boleh Kita Warisan
Perbedaan bukan persoalan. Dalam demokrasi, perbedaan justru diperlukan. Pemerintah membutuhkan kritik. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Oposisi diperlukan untuk mengawasi kekuasaan. Mahasiswa dan masyarakat sipil juga harus tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan koreksi. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan berubah menjadi ketidakpercayaan.
Polarisasi politik tidak boleh terus diwariskan dari satu pemilu menuju pemilu berikutnya. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi bangsa hanya untuk memperpanjang pertengkaran yang sebenarnya sudah kehilangan konteksnya. Ada pekerjaan yang jauh lebih mendesak.
Masyarakat berbicara tentang harga kebutuhan pokok dan daya beli. Anak-anak muda memikirkan lapangan pekerjaan dan masa depan mereka. Kita masih menghadapi persoalan kualitas pendidikan, ketimpangan pembangunan, korupsi, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga tantangan geopolitik yang semakin kompleks.
Persoalan itu tidak bertanya siapa yang kita pilih dalam pemilu terakhir. Karena itu, kepentingan nasional harus kembali menjadi titik temu.
Kritik Tidak Sama dengan Permusuhan
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, saya percaya kritik harus tetap hidup.
Mahasiswa kehilangan salah satu fungsi pentingnya ketika tidak lagi berani mengoreksi kekuasaan. Sejarah republik memperlihatkan bagaimana mahasiswa dan masyarakat sipil berkali-kali mengambil peran ketika kehidupan kebangsaan membutuhkan koreksi. Namun, kritik juga harus terus meningkatkan kualitasnya.
Gerakan mahasiswa tidak cukup hanya mengatakan sebuah kebijakan salah. Kita perlu menjelaskan mengapa kebijakan itu salah, siapa yang terdampak, dan apa pilihan kebijakan yang lebih baik.
Pada sisi lain, pemerintah juga harus semakin terbuka terhadap kritik. Suara yang berbeda tidak selalu berarti permusuhan. Demonstrasi tidak selalu berarti kebencian terhadap pemerintah. Kegelisahan masyarakat bahkan dapat menjadi alarm awal sebelum sebuah persoalan berkembang lebih besar.
Karena itu, ruang dialog tidak seharusnya dibuka setelah kegaduhan terjadi. Dialog harus menjadi kebiasaan dalam demokrasi.
Pemerintah, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya harus memiliki cukup banyak ruang untuk bertemu. Tidak harus selalu berakhir dengan kesepakatan. Setidaknya kita mengetahui alasan mengapa pihak lain memiliki pandangan berbeda.
Menemukan Kembali Ruang Bersama
Indonesia hari ini membutuhkan lebih banyak ruang bersama. Ruang bersama bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Bukan pula ruang untuk menjinakkan kritik atas nama stabilitas atau persatuan.
