JAKARTA – Heriyanto Honggo (HH), pihak yang mengklaim sebagai pendaftar pertama merek EXCELLTEL, meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar mengawasi proses permohonan merek dengan nama identik yang diajukan pihak lain.

Permintaan tersebut muncul setelah Bong Bui Hiung (BBH) mengajukan permohonan pendaftaran merek EXCELLTEL pada kelas barang 9 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Persoalan ini berkaitan dengan dua permohonan merek yang menggunakan nama sama dan diajukan pada kelas barang yang sama. HH menyatakan dirinya lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran.

Berdasarkan tangkapan layar data permohonan dalam sistem DJKI, permohonan EXCELLTEL beserta logo atas nama HH tercatat pada 25 Juni 2026 dengan nomor DID2026061861.

Sementara itu, permohonan EXCELLTEL atas nama BBH tercatat pada 10 September 2026 dengan nomor DID2026091842.

“Aneh juga DJKI. Saya daftar lebih dulu pada Juni 2026, kemudian ada yang mendaftar pada September dengan nama dan kelas yang sama, tetapi permohonannya juga diproses. Terakhir, statusnya sudah masuk pemeriksaan substantif,” kata HH melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Persoalan Merek Berlanjut ke Pengadilan

Selain mempersoalkan proses pendaftaran merek, HH juga menyoroti gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan BBH terhadap dirinya dan DJKI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatan Nomor 1147/Pdt/G/2026/PN JKT.SEL, BBH menempatkan HH sebagai Tergugat I dan DJKI sebagai Tergugat II.

Perkara tersebut telah melewati agenda mediasi. Namun, para pihak belum mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan.

HH mempertanyakan dasar gugatan tersebut karena, menurut pengakuannya, sertifikat merek EXCELLTEL belum diterbitkan.

“Sertifikat mereknya saja belum keluar, tetapi saya dan DJKI sudah digugat di PN Jakarta Selatan. Ini persoalan merek atau merasa sakit hati selama saya bekerja ikut BBH?” ujarnya.

Meski demikian, HH menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan.

Ia berharap majelis hakim memeriksa gugatan tersebut secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, dokumen, dan bukti yang terungkap selama persidangan.

Minta DJKI Jaga Objektivitas Pemeriksaan

Di sisi lain, HH meminta DJKI tetap menjalankan pemeriksaan permohonan merek EXCELLTEL secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut HH, DJKI perlu mencermati keberadaan dua permohonan dengan nama dan kelas barang yang sama, termasuk urutan tanggal pengajuannya.

Ia juga meminta DJKI memperhatikan perkembangan gugatan yang turut menyeret institusi tersebut sebagai Tergugat II.

“Kepada Menkum Bapak Supratman Andi Agtas dan Dirjen KI Bapak Hermansyah Siregar, saya mohon dapat memantau proses permohonan merek tersebut. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum berharap proses ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata HH.

HH menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan administrasi dan pemeriksaan substantif berjalan berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, urutan pengajuan permohonan tidak dengan sendirinya menjadi penetapan akhir mengenai kepemilikan hak atas merek. DJKI tetap perlu melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Persoalan ini juga perlu dilihat dari aspek persamaan pada pokoknya, itikad baik pemohon, serta ketentuan perlindungan merek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menunggu Klarifikasi BBH dan DJKI

Hingga berita ini ditayangkan, BBH maupun DJKI belum memberikan keterangan resmi terkait dua permohonan pendaftaran merek EXCELLTEL tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan dari kedua pihak guna menghadirkan informasi yang berimbang.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan dasar pengajuan masing-masing permohonan, tahapan pemeriksaan di DJKI, serta posisi hukum para pihak dalam perkara yang sedang berjalan.