JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala BOPPJ Dr. Didit Herdiawan Ashaf menandatangani Nota Kesepahaman pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Penandatanganan berlangsung di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Nota Kesepahaman tersebut memperkuat sinergi TNI dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Kedua pihak mengarahkan kerja sama untuk mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari program strategis nasional.
Pembangunan tanggul tersebut bertujuan melindungi masyarakat pesisir dan mengendalikan risiko banjir rob.
Selain itu, pembangunan tanggul mendukung konektivitas, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta penguatan ketahanan wilayah.
TNI Perkuat Dukungan Ketahanan Wilayah
Panglima TNI menegaskan pembangunan strategis nasional membutuhkan penguatan ketahanan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan.
“Perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut kita semakin memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Agus.
Melalui Nota Kesepahaman, TNI dan BOPPJ menyusun sejumlah ruang lingkup kerja sama untuk mendukung pembangunan tanggul tersebut.
Kerja sama mencakup dukungan pengamanan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Kedua pihak juga mengatur pemanfaatan dan pengawasan personel, sarana, serta prasarana masing-masing pihak.
Selain itu, kerja sama mencakup dukungan penguatan pembinaan teritorial di wilayah pembangunan.
Perkuat Koordinasi dan Pertukaran Data
TNI dan BOPPJ juga akan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kerja sama di lapangan.
Kedua pihak turut mendorong pertukaran data dan informasi guna membangun koordinasi yang efektif, terpadu, dan responsif.
Melalui kesepakatan tersebut, TNI dan BOPPJ berkomitmen menjaga keberlanjutan kerja sama dalam mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Sinergi kedua pihak diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat dan ketahanan wilayah.
Kerja sama tersebut juga mendukung kelancaran konektivitas, keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta kepentingan nasional.
