BEKASI – Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan korupsi dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet difabel di bawah NPCI Kabupaten Bekasi. Dari total anggaran sekitar Rp12 miliar yang dikeluarkan pada 2024, penyidik menemukan bahwa sekitar Rp7,1 miliar justru mengalir ke kepentingan pribadi para pengurus organisasi.
Dana Hibah Diduga Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan
Temuan tersebut muncul setelah tim audit menemukan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembinaan, kebutuhan latihan, dan peningkatan prestasi atlet difabel ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Polisi menegaskan bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi pada satu pos anggaran. Sebaliknya, penyidik melihat pola aliran dana yang berpindah ke luar kebutuhan organisasi.
Dua Pengurus NPCI Bekasi Resmi Jadi Tersangka
Setelah penyelidikan berlangsung, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka merupakan ketua dan bendahara NPCI Kabupaten Bekasi.
Keduanya diduga kuat memakai dana hibah untuk kegiatan pribadi, termasuk aktivitas kampanye dan pembelian kendaraan mewah. Selain itu, penyidik menemukan skema pencairan bertahap dan laporan fiktif yang dibuat seolah-olah sebagai laporan penggunaan dana.
Penyidik menegaskan bahwa kasus ini masih berkembang. Karena itu, polisi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan.
Pemda Nilai Kasus Ini Bentuk Pengkhianatan terhadap Atlet Difabel
Pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Menurut pejabat daerah, praktik korupsi ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap atlet difabel yang selama ini berjuang membawa nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah menegaskan akan memperkuat sistem pengawasan agar penyimpangan anggaran serupa tidak terulang.
Kasus Masih Berlanjut
Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung. Polisi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus korupsi dana hibah NPCI Bekasi, terutama karena dana tersebut ditujukan untuk kelompok yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah.
