Jakarta, – Yogi Syahputra Alidrus, mengecam keras segala bentuk perundungan dan serangan yang menyasar putri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai bahwa persoalan politik tidak seharusnya menyeret keluarga, terlebih anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan dalam dinamika politik orang tuanya.

Yogi menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik, kritik terhadap pejabat publik, maupun dinamika demokrasi harus tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, menjadikan anak sebagai sasaran perundungan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan demokrasi.

“Saya mengecam keras segala bentuk perundungan dan serangan terhadap anak. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai kehilangan batas kemanusiaan dengan menjadikan keluarga, khususnya anak-anak, sebagai sasaran,” tegas Yogi.

Ia menyampaikan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana pertukaran gagasan dan informasi tidak boleh berubah menjadi ruang yang membahayakan tumbuh kembang serta kesehatan psikologis anak.

Menurut Yogi, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga kewajiban negara melalui penguatan regulasi, pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

Lebih lanjut, Yogi menyatakan dukungan terhadap DPR RI untuk segera melakukan revisi dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak agar semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan berbagai bentuk perundungan, khususnya di ruang digital.

“Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi DPR RI untuk memperkuat regulasi perlindungan anak. Jangan sampai negara baru bergerak setelah muncul korban. Kita membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata, kepastian hukum, serta menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar revisi regulasi tersebut memperhatikan penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan, perlindungan korban, literasi digital, serta koordinasi antarlembaga dalam memberikan pendampingan kepada anak.

Selain itu, Yogi meminta aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan perhatian terhadap dugaan perundungan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak setiap warga negara.

“Jangan wariskan budaya perundungan kepada generasi berikutnya. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari konflik dan kepentingan politik orang dewasa. Negara harus hadir, hukum harus memberikan perlindungan, dan masyarakat harus membangun budaya yang lebih beradab,” tutup Yogi Syahputra Alidrus.