Jakarta, – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan menggelar diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” pada Senin (9/11/2026), bertempat di Porta Cafe Chicken, Cikini, Jakarta.

Diskusi publik tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas dinamika ketatanegaraan, persoalan etika pejabat publik, serta mekanisme konstitusional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP Gema Keadilan, Rahmat Saleh, dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi secara informal dengan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan Fraksi PKS, tetapi juga dengan sejumlah pihak dari fraksi lainnya.

Rahmat mengaku optimistis bahwa semakin banyak anggota DPR yang memiliki pandangan sejalan dengan aspirasi yang sedang dibangun. Menurutnya, saat ini tinggal menunggu momentum yang tepat bagi para anggota dewan untuk mengambil langkah politik dan konstitusional.

“Secara informal, kami sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antarfraksi. Bukan hanya Fraksi PKS, tetapi juga teman-teman dari fraksi lain. Saya optimistis ke depan akan banyak teman-teman yang memiliki niat yang sama. Tinggal mereka mencari momentum yang tepat untuk melakukan langkah tersebut,” ungkap Rahmat.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi yang telah dibangun, pihaknya menilai belum menemukan keberatan dari fraksi-fraksi yang diajak berdiskusi terhadap narasi dan gerakan yang sedang diperjuangkan.

Lebih lanjut, Rahmat menyoroti persoalan yang menurutnya berkaitan dengan aspek hukum dan etika jabatan Wakil Presiden. Ia merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi bagian dari argumentasi dalam diskusi tersebut.

Menurut Rahmat, persoalan dokumen persyaratan pendidikan dan surat keterangan yang menjadi perdebatan publik perlu ditempatkan dalam kerangka kajian hukum yang objektif serta diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Bagi kami, persoalan ini sudah memiliki landasan yang perlu diperhatikan. Karena itu, dari sisi etika jabatan, seharusnya ada tanggung jawab moral yang menjadi pertimbangan serius,” tegasnya.

Terkait langkah selanjutnya, Rahmat menjelaskan bahwa mekanisme politik di DPR sebenarnya telah memiliki jalur konstitusional. Ia menyebut hak menyatakan pendapat sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan anggota DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan negara.

Menurutnya, pembahasan mengenai hak angket dan penyelidikan sebelumnya merupakan bagian dari dinamika politik di parlemen. Namun, ia berpandangan bahwa langkah berikutnya perlu diarahkan pada pembahasan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.

Rahmat juga menegaskan bahwa wacana pemakzulan harus ditempuh melalui prosedur yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik maupun opini publik.

Ia menyinggung bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran etika, maupun perbuatan tercela sebagaimana menjadi bagian dari ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat turut menjelaskan pentingnya dukungan politik di parlemen agar proses penyampaian pendapat dapat berjalan sesuai aturan. Ia menilai bahwa mekanisme tersebut memiliki tahapan dan persyaratan jumlah kehadiran serta persetujuan anggota DPR sebelum persoalan dapat diteruskan ke tahapan berikutnya.

Ia berharap diskusi dan komunikasi lintas fraksi dapat terus berkembang sehingga muncul pembahasan yang lebih terbuka dan objektif mengenai persoalan tersebut.

Rahmat menegaskan bahwa gerakan yang dibangun pihaknya berfokus pada persoalan etika dan dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan jabatan Wakil Presiden, bukan untuk mencampuradukkan persoalan dengan isu politik lainnya.

Diskusi publik ini sekaligus menjadi momentum bagi DPP Gema Keadilan untuk mendorong masyarakat memahami mekanisme konstitusional, mengawal persoalan kenegaraan, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi.

Bagi DPP Gema Keadilan, persoalan pemakzulan bukan sekadar perdebatan politik, melainkan menyangkut bagaimana konstitusi, etika jabatan, dan prinsip pertanggungjawaban pejabat negara dijalankan secara transparan dan sesuai hukum.