JAKARTA – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut membahas program kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan serta TNI untuk tahun 2027.
Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tandyo hadir mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan.
Usai rapat, Menhan Sjafrie mengatakan anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI akan digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.
“Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin,” ujar Sjafrie.
Bahas Penanganan Karhutla
Selain anggaran pertahanan, Sjafrie menyinggung keterlibatan pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan TNI dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurut dia, pemerintah bersama TNI terus mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi kebakaran hutan.
“Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan,” jelas Sjafrie.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pertahanan tidak hanya diarahkan pada aspek pertahanan konvensional, tetapi juga pada penanganan situasi yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Perkuat Sinergi Pertahanan
Kehadiran Wapang TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan TNI.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta kebutuhan anggaran dengan pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Pembahasan program kerja dan anggaran 2027 juga menjadi bagian dari proses penguatan kesiapan pertahanan nasional.
Sinergi antara Kementerian Pertahanan dan TNI terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan strategis serta menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
Rapat kerja bersama Komisi I DPR RI tersebut berlangsung tertutup dan menjadi salah satu tahapan pembahasan program kerja serta anggaran pertahanan untuk tahun anggaran 2027.
