JAKARTA – Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) periode 2026–2030, Anita Puji Utami, mendorong pemerintah memperkuat kebijakan fiskal dan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan kapal baru di dalam negeri.
Anita menilai industri galangan kapal nasional membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha lebih kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan investasi yang telah ditanamkan pelaku industri.
Dorongan tersebut disampaikan Anita setelah terpilih sebagai Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030 dalam Rapat Umum Anggota (RUA) IPERINDO 2026.
RUA IPERINDO berlangsung dalam dua tahap, yakni secara daring pada 24 Agustus 2026 dan tatap muka pada 26 Agustus 2026.
Forum tersebut menetapkan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk AD/ART, program kerja 2026–2030, laporan pertanggungjawaban pengurus, serta pemilihan ketua umum dan Dewan Pengawas.
Dalam pemilihan ketua umum, Anita yang menjabat Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan.
Dorong Kebijakan Fiskal
Anita mengatakan industri galangan kapal masih menghadapi tantangan dari sisi fiskal dan pembiayaan.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang dapat menekan beban industri sekaligus meningkatkan daya saing galangan nasional.
“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah,” ujar Anita.
Anita yang merupakan alumni ITS Surabaya itu menegaskan investasi galangan kapal membutuhkan modal besar.
Selain fasilitas produksi, industri juga harus mempertahankan sumber daya manusia dan kemampuan teknis agar kapasitas produksi tetap berjalan.
Karena itu, kesinambungan order menjadi faktor penting agar investasi yang telah dilakukan galangan kapal nasional tidak kehilangan produktivitas.
“Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” katanya.
IPERINDO juga mendorong galangan kapal nasional memperluas perannya dalam memenuhi kebutuhan industri pelayaran.
Kebutuhan tersebut mencakup pemeliharaan dan perbaikan kapal, refurbishment, hingga pembangunan kapal baru.
Anita menilai Indonesia memiliki pasar domestik yang besar karena karakter geografis sebagai negara kepulauan.
“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia,” ujarnya.
Insentif untuk Pelayaran
Anita menilai dukungan kepada galangan kapal perlu berjalan beriringan dengan insentif bagi perusahaan pelayaran yang membangun armada baru di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah dapat menciptakan skema pembiayaan yang membuat pembangunan kapal di dalam negeri lebih menarik dibandingkan membangun atau membeli kapal dari luar negeri.
“Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back,” jelas Anita.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan pelayaran dan galangan kapal.
Perusahaan pelayaran memperoleh dukungan untuk memperbarui armada, sedangkan galangan nasional mendapatkan kepastian order.
Kondisi tersebut juga berpotensi menjaga investasi, lapangan kerja, fasilitas produksi, serta pengembangan teknologi perkapalan nasional.
Namun, Anita menegaskan dukungan pemerintah harus diikuti pembenahan internal industri galangan kapal.
“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif,” tegasnya.
Menuju Kemandirian Maritim
Anita menilai kebijakan pemerintah dan transformasi industri harus berjalan secara bersamaan.
Galangan kapal tidak cukup hanya mengandalkan proteksi atau insentif tanpa meningkatkan kualitas, efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme.
“Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif,” katanya.
Menurut Anita, penguatan industri galangan kapal memiliki dampak lebih luas daripada sekadar pembangunan armada.
Industri tersebut dapat menggerakkan industri penunjang, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan penguasaan teknologi di dalam negeri.
“Kita ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kita sendiri,” ujar Anita.
Ia berharap sinergi pemerintah, perusahaan pelayaran, perbankan, dan industri galangan mampu membangun ekosistem perkapalan nasional yang lebih kuat.
“Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” pungkasnya.
