Jakarta, – Sekitar 6.000 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Aksi tersebut menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi terkait masa depan sistem ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing, jaminan pesangon, pelatihan pekerja, serta perlindungan terhadap buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, S.H., M.H., menyampaikan bahwa persoalan outsourcing menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan.
Menurut Andi Gani, sistem outsourcing harus memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Ia menyoroti pentingnya memastikan pekerja tidak kehilangan hak-haknya, termasuk hak atas upah dan jaminan pesangon.
“Outsourcing tidak lagi menjadi persoalan orang atau pemilik perusahaan outsourcing. Pekerja harus mendapatkan kepastian, termasuk soal upah dan jaminan pesangon,” tegas Andi Gani dalam keterangannya di sela aksi.
Ia juga menyoroti pentingnya adanya pembatasan serta mekanisme pembayaran yang jelas agar hak-hak pekerja dapat terlindungi. Menurutnya, dalam proses pembahasan kebijakan ketenagakerjaan, terdapat aspirasi buruh yang sudah diakomodasi, namun masih ada sebagian kelompok yang belum merasa puas.
“Kalau 90 persen aspirasi sudah diakomodir, tentu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Itu bagian dari harga demokrasi,” ujarnya.
Andi Gani juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di kawasan industri maupun tempat kerja. Ia menilai keberadaan unsur pekerja bersama pemerintah dalam mekanisme pengawasan merupakan hal penting untuk memastikan aturan benar-benar berjalan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme yang mampu memastikan hak buruh terlindungi.
“Harus ada pengawasan yang betul-betul berjalan. Keterlibatan buruh bersama pemerintah dalam pengawasan merupakan sesuatu yang luar biasa,” katanya.
Selain persoalan outsourcing dan pesangon, Andi Gani juga menyoroti pentingnya program peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi pekerja. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan dunia industri.
Ia menyebut adanya anggaran pelatihan pekerja yang nilainya sangat besar. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada para pekerja dan tidak berhenti sebagai program di atas kertas.
“Harus ada jaminan pesangon, biaya pendidikan dan pelatihan pekerja. Anggarannya besar, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.
Aksi sekitar 6.000 buruh di depan Gedung DPR RI tersebut menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi perhatian besar kalangan pekerja.
Para buruh berharap pemerintah dan DPR RI dapat mendengarkan aspirasi pekerja secara menyeluruh dan memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, pemerintah, dan pekerja.
KSPSI menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan semata-mata mengenai tuntutan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan, perlindungan hak pekerja, peningkatan kompetensi, serta terciptanya hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.
Aksi tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa suara buruh harus menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia.
