(Diksiber ID) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi arus utama pembangunan nasional melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut bertujuan membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, pembentukan Kemenko PM menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyaluran bantuan dan pelaksanaan program, tetapi juga perlu memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Dengan didirikannya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada paradigma baru pembangunan nasional, yaitu agar seluruh orientasi pembangunan menyiapkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” kata Muhaimin dalam Dialog Nasional Pemberdayaan: Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pemberdayaan Harus Menjadi Orientasi Bersama
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan, tantangan utama Kemenko PM tidak hanya menyelaraskan program antarkementerian dan lembaga. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh pemangku kepentingan menjadikan pemberdayaan sebagai landasan dalam menyusun perencanaan, mengalokasikan anggaran, hingga melaksanakan program pembangunan.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana atau bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperbaiki kondisi hidupnya.
“Kita akan terus mendorong dan mewujudkan jaminan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan lepas dari bantuan sosial. Tagline yang selalu kita gemakan, ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya’,” ujarnya.
Kemenko PM menginisiasi penguatan kolaborasi tersebut bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dialog nasional itu turut dihadiri Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Menteri Desa.
Kehadiran sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga tersebut menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor agar pemberdayaan masyarakat terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Kemiskinan Ditangani melalui Pemberdayaan BerkelanjutanMuhaimin menekankan, pemerintah perlu memperkuat pendekatan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan.
Bantuan sosial tetap berperan penting dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemerintah perlu melengkapinya dengan program pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, peningkatan keterampilan, kesempatan usaha, dan sumber penghidupan berkelanjutan.
“Strategi penanggulangan kemiskinan telah bergeser dari basis bantuan sosial. Saatnya masyarakat tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan,” tutur Cak Imin.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perlindungan sosial dan pemberdayaan perlu berjalan beriringan. Pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, sementara masyarakat yang memiliki potensi produktif memperoleh dukungan untuk mengembangkan keterampilan, usaha, dan kemandirian ekonomi.
Orkestrasi Lintas Kementerian Jadi Kunci
Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Kemenko PM mendorong orkestrasi kebijakan yang menghubungkan program perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, pembangunan keluarga, pembangunan desa, dan perencanaan pembangunan nasional.
Sinergi antarsektor diperlukan agar setiap program saling melengkapi dan menghasilkan dampak yang lebih besar. Pemerintah juga perlu memastikan anggaran tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi turut memperkuat kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.
Cak Imin mengakui, upaya menyatukan orientasi pemberdayaan di seluruh kementerian dan lembaga menjadi tantangan tersendiri. Setiap instansi perlu memiliki komitmen yang sama untuk memastikan kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ketika saya diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi menko, ini adalah pekerjaan yang berat sekali, plus sangat menantang. Kita harus meyakinkan semua pihak, terutama kementerian-kementerian dan lembaga, agar anggaran yang dimiliki setiap rupiahnya berorientasi kepada pemberdayaan,”.
Kemenko PM akan terus memperkuat koordinasi kebijakan agar masyarakat memperoleh ruang lebih luas untuk berpartisipasi, bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan pemberdayaan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilannya diharapkan tercermin melalui meningkatnya akses ekonomi, produktivitas masyarakat, kemandirian keluarga, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial bagi masyarakat yang telah mampu mandiri.
Dengan memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PM mendorong transformasi pembangunan yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. [nfl]
