Medan — Ketua Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI), Irham Sadani Rambe, menilai penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kehadiran negara yang berjalan secara nyata dan terukur, tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga pada pemulihan sektor-sektor penting masyarakat.
“Dalam kondisi bencana, ukuran kehadiran negara bukan pada janji, tetapi pada kerja nyata. Dari infrastruktur hingga layanan publik dasar, negara terlihat hadir,” ujar Irham dalam keterangannya, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa sejak hari-hari awal bencana, pemerintah bergerak membuka keterisolasian wilayah terdampak melalui pengerahan alat berat, pendirian posko layanan darurat, serta pemulihan jaringan listrik, komunikasi, dan jalur logistik agar aktivitas masyarakat dan bantuan kemanusiaan dapat kembali berjalan.
Irham secara khusus menyoroti langkah cepat pemerintah dalam pembangunan jembatan Bailey di sejumlah titik yang terdampak kerusakan parah. Jembatan darurat tersebut dinilai sangat krusial untuk memulihkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi bantuan, serta memastikan akses layanan kesehatan dan pendidikan tidak terputus.
“Pemulihan konektivitas adalah fondasi pemulihan sosial. Jembatan Bailey memungkinkan masyarakat kembali bergerak dan aktivitas dasar bisa berjalan,” katanya.
Selain infrastruktur, Irham menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan sebagai sinyal penting kehadiran negara. Kementerian Pendidikan telah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi guru serta satuan pendidikan terdampak bencana, agar proses belajar-mengajar dapat segera pulih dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.
“Bencana tidak boleh memutus masa depan anak-anak. Dukungan kepada guru dan sekolah adalah langkah strategis agar pendidikan tetap berjalan, meskipun dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Menurut Irham, kepemimpinan pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas sektor yang solid, melibatkan BNPB, TNI–Polri, kementerian teknis, serta pemerintah daerah. Penyaluran dukungan operasional langsung ke daerah dinilainya mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan di lapangan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan, termasuk pemulihan fasilitas publik dan sosial, agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
“Masih ada ruang perbaikan, dan itu wajar dalam penanganan bencana besar. Namun jika bicara soal kehadiran negara, faktanya jelas: pemerintah bergerak, bekerja, dan hadir secara nyata bersama masyarakat,” pungkas Irham Sadani Rambe.
