(Diksaiber ID) — Pemerintah menambah bantuan pangan beras bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim kemarau dan mengantisipasi dampak gejolak pangan global.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam rapat koordinasi pangan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Harga sembako tidak boleh memberatkan rakyat dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman dan siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk musim kemarau,” katanya.
Bantuan Beras Mulai Disalurkan Bulan Juli
Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras selama tiga bulan mulai Juli 2026. Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Program tersebut menyasar 33,24 juta penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memperkirakan penyaluran bantuan itu akan menggunakan sekitar satu juta ton cadangan beras pemerintah.
Selain menjaga stabilitas harga, bantuan tersebut berfungsi sebagai bantalan sosial bagi masyarakat rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.
“Indonesia memasuki musim kemarau. Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga. Karena itu, pemerintah menambah bantuan pangan agar masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi,” ujar Zulhas.
Pemerintah Siapkan Subsidi Kedelai
Selain bantuan beras, pemerintah juga menetapkan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250 ribu ton impor kedelai yang menjadi bahan baku industri tahu dan tempe.
Pemerintah menyiapkan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas harga kedelai sekaligus membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian terkait bersama Perum Bulog akan mengatur mekanisme penyalurannya.
“Subsidi ini kami siapkan untuk menjaga stabilitas harga kedelai sekaligus membantu pelaku usaha dan masyarakat,” kata Zulhas.
Pemerintah juga memprioritaskan distribusi Minyakita ke pasar rakyat dan pasar tradisional. Selain itu, pemerintah menghentikan penggunaan alokasi Minyakita untuk program bantuan sosial guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar.
“Pemerintah akan terus memperkuat stok pangan, menjaga distribusi komoditas strategis, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan global,” pungkasnya.
