‎‎Pokja Wartawan Kota Bekasi Minta Pemkot Sediakan Press Room Representatif di Kantor Wali Kota‎‎KOTA BEKASI — Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kota Bekasi menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Kota Bekasi guna memperkuat sinergi, transparansi, dan profesionalisme kemitraan media. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan mendesak adalah pentingnya penyediaan fasilitas ruang kerja pers (press room / media center) yang layak dan representatif di kawasan Kantor Wali Kota Bekasi.‎‎Ketua Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ain Syam, menegaskan bahwa ketersediaan ruang kerja yang memadai merupakan kebutuhan vital untuk mendukung efektivitas dan mobilitas jurnalis dalam mengawal isu-isu pembangunan daerah.‎‎”Guna menunjang efektivitas, mobilitas, dan kenyamanan tugas peliputan harian rekan-rekan media, kami menyarankan agar Pemkot Bekasi dapat menghadirkan fasilitas press room yang layak, representatif, dan nyaman di kawasan Kantor Wali Kota Bekasi,” ujar Ain Syam.‎‎Menurut Ain Syam, keberadaan press room bukan sekadar fasilitas fisik semata, melainkan pusat koordinasi dan pengolahan informasi strategis agar pemberitaan yang sampai ke masyarakat cepat, akurat, dan berimbang.‎‎Selain mendesak penyediaan ruang wartawan, Pokja Wartawan Kota Bekasi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalis lokal melalui program pelatihan dan sertifikasi secara berkala.‎‎”Kami mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk turut ambil bagian dalam meningkatkan kapasitas jurnalis lokal. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan berkala, fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), penyelenggaraan pelatihan jurnalistik, serta diskusi tematik yang berfokus pada percepatan pembangunan daerah,” kata Ain Syam.‎‎Lebih lanjut, Ain Syam berharap adanya kesetaraan akses peliputan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta transparansi agenda pimpinan daerah.‎‎”Diharapkan adanya keterlibatan yang adil dan inklusif bagi seluruh media massa untuk ikut serta meliput serta mempublikasikan program kerja dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara proporsional,” tuturnya.‎‎Ia juga menambahkan, transparansi agenda pimpinan daerah seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Sekretaris Daerah sangat krusial bagi publik.‎‎”Pemerintah Kota Bekasi sebaiknya lebih terbuka serta proaktif dalam membagikan informasi terkait kegiatan rutin Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah kepada para jurnalis. Hal ini penting demi menjamin informasi yang sampai kepada masyarakat luas bersifat akurat, berimbang, dan transparan,” jelasnya.‎‎Guna mencegah munculnya miskomunikasi di lapangan, Pokja Wartawan Kota Bekasi juga mengusulkan adanya agenda edukasi regulasi bersama antara pemerintah daerah dan insan pers.‎‎”Kami mengusulkan adanya agenda sosialisasi secara kolaboratif antara Pemkot Bekasi dan kalangan media. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperdalam pemahaman mengenai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga potensi sengketa informasi dapat diminimalkan sejak dini,” pungkas Ain Syam.‎