Jakarta, – Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah berencana mendatangi Gedung DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kepastian investasi, pembayaran operasional, perlindungan hukum, hingga kesetaraan posisi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana aksi tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN) Syawaluddin Aweng bersama Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Harefa.
Keduanya menyebut aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan para mitra yang mengaku telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dan menyiapkan fasilitas SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” kata Syawaluddin.
Mitra Klaim Terbebani Investasi dan Utang
Syawaluddin mengatakan para mitra menghadapi beban investasi setelah membangun fasilitas dapur SPPG menggunakan dana pribadi maupun pinjaman.
Menurut dia, sebagian mitra bahkan kini memiliki kewajiban utang karena investasi tersebut dilakukan dengan harapan fasilitas yang dibangun dapat beroperasi sesuai skema yang sebelumnya mereka pahami.
Karena itu, para mitra membawa sejumlah tuntutan, antara lain pengembalian dana investasi, penyelesaian dana operasional SPPG di wilayah 3T dan daerah terpencil, pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk teknis (juknis), serta kepastian pengelolaan program MBG di wilayah 3T.
Mereka juga meminta adanya perlindungan hukum serta kesetaraan posisi antara mitra dan BGN.
Para mitra menilai setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG seharusnya melibatkan mereka sebagai pihak yang telah menyediakan fasilitas dan mengeluarkan investasi.
Persoalan Disebut Berlangsung Sejak Oktober 2025
Herwil Junaidi Harefa mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung sejak dimulainya pelaksanaan program MBG 3T pada Oktober 2025.
Ia mengklaim para mitra mendapatkan waktu terbatas untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat para mitra harus mencari pembiayaan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Sudah hampir satu tahun kami menyelesaikan pekerjaan hingga detik ini. Berdasarkan juknis pertama, kami mengklaim belum mendapatkan pembayaran sebagaimana yang menjadi kewajiban,” ujar Herwil.
Menurut Herwil, persoalan pembayaran dan kepastian operasional tersebut menjadi salah satu alasan para mitra akhirnya memilih membawa aspirasi langsung ke DPR RI.
Klaim Investasi Mencapai Rp26 Triliun
Dalam konferensi pers tersebut, muncul pula klaim mengenai sekitar 13.000 dapur SPPG yang disebut belum diaktivasi.
Syawaluddin mengatakan angka tersebut merujuk pada data yang menurutnya berasal dari BGN. Dengan menggunakan asumsi investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, ia memperkirakan nilai investasi yang dipersoalkan dapat mencapai sekitar Rp26 triliun.
Namun, angka Rp26 triliun tersebut merupakan perhitungan dan klaim pihak asosiasi, bukan angka kerugian atau nilai investasi yang telah diverifikasi secara independen.
“Kami tidak berpikir tentang bunga. Kami hanya butuh kepastian dan program ini bisa berjalan,” ujar Syawaluddin.
Para mitra juga menyatakan keberatan terhadap berbagai tudingan negatif yang muncul di tengah persoalan pelaksanaan MBG.
Mereka menegaskan bahwa posisi mitra, menurut mereka, berbeda dengan pihak yang menjalankan pengelolaan operasional dapur. Karena itu, mereka meminta persoalan tersebut tidak digeneralisasi kepada seluruh mitra SPPG.
Klaim Lebih dari 20 Ribu Massa
Syawaluddin menyebut komunikasi dengan jaringan asosiasi di berbagai daerah menunjukkan lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi untuk menghadiri aksi di Jakarta.
Meski demikian, jumlah massa yang benar-benar hadir masih dapat berubah karena mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan.
Aksi pada 1 Oktober tersebut dipilih setelah sejumlah rencana aksi sebelumnya pada Agustus disebut sempat ditunda. Saat itu, para mitra masih menunggu penyelesaian atas persoalan yang telah mereka sampaikan.
Kini, mereka berencana membawa persoalan tersebut langsung ke DPR RI dengan harapan terdapat ruang dialog yang mempertemukan perwakilan mitra dengan pemerintah dan BGN.
Minta Kepastian Nasib Dapur SPPG
Selain menuntut kepastian investasi dan pembayaran operasional, para mitra juga meminta kejelasan mengenai status dapur SPPG yang telah selesai dibangun maupun fasilitas yang masih dalam tahap persiapan.
Bagi mereka, kepastian tersebut penting karena pembangunan fasilitas telah membutuhkan modal, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit.
Para mitra menyatakan telah berkomunikasi dengan aparat terkait rencana aksi. Mereka juga berharap pimpinan negara maupun pihak terkait dapat menemui langsung para perwakilan mitra untuk mendengarkan aspirasi yang dibawa dari berbagai daerah.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. Selama ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” kata Syawaluddin.
Syawaluddin mengatakan pihaknya berharap aksi 1 Oktober dapat menghasilkan penyelesaian konkret dan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi.
Namun, apabila tuntutan tersebut belum mendapatkan penyelesaian, ia menyebut pihaknya menyiapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan melakukan aksi menginap di DPR serta menyerukan penghentian operasional dapur secara nasional.
Para mitra berharap pemerintah dan BGN memberikan kepastian mengenai investasi yang telah mereka keluarkan, pembayaran operasional, perlindungan hukum, serta keberlanjutan pelaksanaan program MBG.
Terutama bagi mitra di wilayah 3T, mereka meminta agar persoalan yang selama ini disampaikan dapat segera memperoleh jalan keluar.
Aksi 1 Oktober pun menjadi momentum penting bagi para mitra SPPG untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke lembaga legislatif sekaligus meminta kejelasan mengenai arah kemitraan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ke depan.
