Bekasi – Penurunan nilai Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi menjadi sorotan serius. Kondisi ini dinilai sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk lebih serius menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari fraksi golkar, Adelia, menyampaikan keprihatinannya atas penurunan capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa predikat Kota Ramah Anak bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan nyata dari kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.
“Penurunan nilai ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kota Bekasi selama ini dikenal sebagai kota penyangga metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga perhatian terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas utama,” ucapnya Kamis 23/04/26
Adelia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari akses pendidikan yang merata, perlindungan anak dari kekerasan, ketersediaan ruang bermain yang aman, hingga penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan anak tidak bisa dibebankan pada satu dinas saja. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci, melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha agar pembangunan berbasis perlindungan anak berjalan optimal.
“Anak-anak adalah investasi masa depan Kota Bekasi. Jika hari ini kita lalai menyediakan ruang yang aman dan sehat bagi mereka, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan kota ini sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program-program perlindungan perempuan dan anak, termasuk memastikan dukungan anggaran yang memadai.
Adelia turut menyoroti pentingnya fasilitas publik ramah anak, seperti taman bermain yang layak, sekolah yang bebas dari perundungan, serta layanan kesehatan dan psikologis yang mudah diakses masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat, tetapi substansi. Kota Ramah Anak harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak itu sendiri,” tambahnya.
Ia berharap penurunan nilai ini menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar catatan administratif tahunan. Dengan komitmen kuat dari seluruh pihak, Kota Bekasi diyakini mampu meningkatkan kembali kualitas perlindungan anak dan mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi generasi penerus bangsa.
