Kota Bekasi, – Rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk menjalankan aktivitas perkantoran dari lingkungan RW mulai Januari 2027 mendapat respons positif. Langkah tersebut dinilai dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih langsung antara kepala daerah dan warga, (22/92026).
Dengan hadirnya aktivitas pemerintahan di lingkungan RW, warga diharapkan tidak lagi harus menunggu forum resmi atau menempuh birokrasi yang panjang ketika ingin menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya.
“Ini sangat bagus, sehingga warga bisa langsung berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan turun langsung ke lingkungan warga, pemerintah juga bisa melihat hal-hal mana yang memang harus segera dibenahi,” ujar salah seorang pihak yang memberikan respons positif terhadap rencana tersebut.
Kehadiran Wali Kota di tengah masyarakat juga dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi lingkungan, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan publik, kebersihan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi warga, berbagai persoalan diharapkan dapat dipetakan secara lebih tepat sehingga penanganannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan.
Langkah ini sekaligus dapat menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan untuk menentukan program prioritas, termasuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kawasan tertentu, tetapi menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat lingkungan RW.
Konsep tersebut juga membuka peluang bagi warga untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan Kota Bekasi. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Jika dijalankan secara konsisten dan disertai tindak lanjut yang jelas, aktivitas perkantoran di lingkungan RW dapat menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut bukan hanya diukur dari seberapa sering pemerintah hadir di tengah warga, tetapi juga dari seberapa banyak aspirasi yang dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan nyata di lingkungan masyarakat.
