BEKASI – Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di SMA Darul Abror, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026), memunculkan pertanyaan penting mengenai pola penyelenggaraan kegiatan pembinaan karakter di lingkungan pendidikan.

Kegiatan yang diikuti para siswa dengan menghadirkan Kapolsek Jatisampurna IPTU Musanif bersama Kanit Binmas IPTU Dupen Limbong dan Bhabinkamtibmas AIPDA Azis Mahfud tersebut dilaksanakan langsung di lingkungan sekolah.

Melalui pembekalan kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, dan pembentukan karakter, kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan kepemimpinan dapat dilaksanakan tanpa harus selalu membawa siswa ke lokasi kegiatan di luar sekolah.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi sekolah negeri, khususnya SMA dan SMK di Jawa Barat, yang menyelenggarakan LDKS dengan melibatkan pembiayaan dari orang tua atau wali murid.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah pelaksanaan LDKS di luar sekolah benar-benar menjadi kebutuhan pendidikan, atau justru dapat dilaksanakan secara lebih sederhana di lingkungan sekolah?Bagi sebagian keluarga, biaya tambahan kegiatan sekolah bukan persoalan ringan.

Apalagi apabila setiap siswa dibebankan sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam waktu bersamaan.Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik, bukan menjadi sumber tekanan ekonomi bagi keluarga.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 42/PK.03.04/KESRA tertanggal 30 April 2025 yang mengatur kegiatan study tour, outing class, wisuda, pendidikan karakter, dan kegiatan lainnya di satuan pendidikan.

Selain itu, pada Juli 2026, Disdik Jawa Barat juga diberitakan memperketat kebijakan pembiayaan sekolah negeri melalui surat edaran mengenai larangan pungutan kepada orang tua siswa.

Namun, perlu dibedakan bahwa ketentuan mengenai study tour dan pungutan tidak otomatis berarti seluruh kegiatan LDKS di luar sekolah dilarang. Penerapan aturan khusus LDKS perlu dipastikan melalui konfirmasi kepada Disdik Jabar.

Persoalan ini patut menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan.

Beberapa pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: Apakah LDKS di sekolah negeri wajib dilaksanakan di luar lingkungan sekolah?

Apa dasar penetapan biaya kegiatan yang dibebankan kepada orang tua?

Apakah tersedia alternatif kegiatan LDKS tanpa biaya tambahan?

Bagaimana memastikan tidak ada siswa yang terpaksa tidak mengikuti kegiatan karena keterbatasan ekonomi?

Bagaimana pengawasan terhadap transparansi pembiayaan yang melibatkan komite sekolah?

LDKS SMA Darul Abror memberikan gambaran bahwa pembinaan kepemimpinan dapat dilakukan melalui kolaborasi sekolah dengan kepolisian tanpa harus menjadikan kegiatan di luar sekolah sebagai satu-satunya pilihan.

Jangan sampai semangat membangun pemimpin masa depan justru menimbulkan persoalan baru bagi orang tua.

Pendidikan karakter tidak diukur dari mahalnya tempat kegiatan, menginap di luar sekolah, atau besarnya anggaran yang dikeluarkan.

Pendidikan karakter diukur dari perubahan sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas peserta didik.Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD Pendidikan Wilayah III, kepala sekolah, maupun komite sekolah demi pemberitaan yang berimbang.