Bekasi – Efektivitas hotline pelayanan Pemerintah Kota Bekasi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan warga tidak mendapatkan respons cepat yang dibutuhkan. Di tengah kritik ini, layanan “Lapor Gerak Cepat” milik anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmadi (Madong), justru menunjukkan kinerja yang jauh lebih sigap dan terukur.
Kanal aduan resmi Pemkot Bekasi kerap dikeluhkan lamban. Salah satu kasus yang memperkuat kritik publik adalah laporan rumah roboh yang disampaikan melalui akun Instagram pribadi Wali Kota Bekasi (Tri). Hingga kini, belum ada tindak lanjut jelas yang dapat dikonfirmasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat secara real time.
Keterlambatan ini semakin mencolok ketika dibandingkan dengan “Lapor Gerak Cepat”. Begitu laporan masuk melalui kanal tersebut, instruksi diberikan dan tindakan lapangan langsung dijalankan. Tidak ada alur bertele-tele yang selama ini menjadi keluhan utama dalam mekanisme pelayanan publik.
Ahmadi (Madong) menegaskan bahwa kecepatan respons adalah fondasi pelayanan publik yang efektif.
“Jika hotline tidak mampu memberikan kepastian dalam hitungan waktu yang dibutuhkan warga, berarti sistem itu bermasalah. Pelayanan harus hadir saat itu juga, bukan menunggu,” tegasnya.
Untuk memperkuat catatan tentang lambatnya respons kanal resmi, salah satu warga, Nuraini Putri, mengaku pernah mencoba mencari bantuan melalui jalur pelayanan pemerintah namun tidak mendapat kejelasan.
“Saya sudah hubungi layanan kota, tapi tidak ada kepastian. Situasinya mendesak, jadi saya akhirnya cari jalur lain,” ujarnya singkat.
Nuraini kemudian menghubungi “Lapor Gerak Cepat” dan mendapat respons cepat. Kesaksiannya bukan inti persoalan, namun menjadi contoh bahwa warga yang membutuhkan pertolongan tidak menemukan kepastian dari kanal pemerintah kota.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara sistem aduan resmi dan inisiatif pribadi. Ketika layanan nonstruktural justru memberikan kepastian yang lebih cepat, pertanyaan besar pun muncul terkait efektivitas dan kesiapan mekanisme pelayanan publik di Kota Bekasi.
Evaluasi menyeluruh terhadap hotline Pemkot dinilai semakin mendesak untuk memastikan warga tidak kehilangan waktu hanya karena lambatnya respons administrasi.
