JAKARTA — Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia mendesak Mabes Polri mengusut dugaan jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Desakan tersebut mereka sampaikan saat mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Melalui aksi itu, GMPKP tidak hanya meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah nama, tetapi juga mengawasi kinerja penegak hukum dalam memberantas narkotika.

Koordinator Aksi Anang R. bersama Ketua Umum GMPKP Khair Rahman membawa persoalan tersebut melalui pernyataan sikap bertajuk “Usut Jaringan Narkoba Si Wawan dan Redo”.

Mereka meminta Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto memberi perhatian langsung terhadap dugaan aktivitas peredaran narkoba yang mereka soroti.

GMPKP menilai persoalan narkotika di Labuhanbatu Utara membutuhkan penanganan serius, terutama karena dugaan jaringan tersebut menyangkut sejumlah wilayah.

Namun, organisasi itu juga menuntut aparat memastikan setiap informasi melalui penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

“Kami berharap kepada Bapak Kapolri untuk segera mengusut tuntas dan menangkap kelompok bandar narkoba yang disebut dengan Redo dan Wawan,” demikian pernyataan perwakilan GMPKP di Mabes Polri.

Pernyataan tersebut menjadi inti aspirasi mereka dalam aksi yang berlangsung pada Rabu itu.

Meski demikian, penyebutan nama dalam pernyataan organisasi tidak serta-merta membuktikan seseorang terlibat tindak pidana.

Karena itu, aparat perlu memeriksa setiap informasi secara objektif, menguji bukti, serta memberi ruang bagi pihak-pihak yang disebut untuk menyampaikan klarifikasi.

Dugaan Dua Kelompok Menjadi Fokus Penelusuran

Dalam dokumen sikapnya, GMPKP menguraikan informasi mengenai dua kelompok yang mereka kaitkan dengan dugaan peredaran narkoba di Labuhanbatu Utara.

Kelompok pertama mereka kaitkan dengan Hadi Qurniawan Simangunsong alias Wawan.

Berdasarkan penelusuran dan informasi yang mereka klaim berasal dari sumber tepercaya, GMPKP menyebut Wawan sebagai sosok yang mereka duga memimpin kelompok tersebut.

Organisasi itu juga mencantumkan klaim bahwa Wawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Narkotika Nasional (BNN).

Akan tetapi, bahan pernyataan GMPKP belum menyertakan konfirmasi resmi BNN mengenai status DPO tersebut.

Dengan demikian, informasi itu masih memerlukan verifikasi langsung dari BNN dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.

Selain Wawan, GMPKP meminta aparat menelusuri sembilan nama lain yang mereka cantumkan dalam dokumen.

Nama-nama tersebut meliputi Mamad, Daniel, Dedy, Sutrisno Sibarani alias Nok, Adam Jorgi, Alisa Yogi, Eli, Husnul, dan Rifin.

GMPKP menghubungkan nama-nama itu dengan sejumlah wilayah, antara lain Suka Rame, Aek Kanopan, Pinggir Jati, dan Londut.

Mereka juga menyebut Kualuh Selatan, Tanjung Bandar Durian, serta Kecamatan Aek Natas sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian penyidik.

Namun, pencantuman nama dan lokasi tersebut masih merupakan informasi dari GMPKP.

Aparat perlu menguji hubungan setiap orang dengan dugaan aktivitas ilegal melalui bukti dan proses penyelidikan yang sah.

Sementara itu, kelompok kedua GMPKP kaitkan dengan Muhammad Ridwan Khan alias Redo.

Dalam dokumennya, organisasi tersebut menyebut Pulo Jantan dan kawasan sekitar Pabrik Marbo Jaya sebagai lokasi yang perlu ditelusuri.

GMPKP juga meminta aparat memeriksa informasi mengenai dua nama lain, yakni Indra alias INKA dan Rijal alias Tonjit.

Sekali lagi, penyebutan nama maupun lokasi dalam dokumen aspirasi itu tidak membuktikan keterlibatan pihak mana pun dalam tindak pidana.

Karena itu, penyidik perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menguji seluruh informasi berdasarkan alat bukti.

Delapan Desakan Menyasar Penindakan dan Pengawasan Internal

Selain meminta pengusutan terhadap dua kelompok yang mereka soroti, GMPKP menyampaikan delapan tuntutan kepada pimpinan Polri.

Pertama, mereka meminta Kapolri mengarahkan jajaran kepolisian mengusut dugaan jaringan tersebut dan menangkap pihak yang terbukti terlibat.

Kedua, GMPKP mendesak seluruh tingkatan kepolisian menjalankan penegakan hukum narkotika secara serius, terutama di wilayah Labuhanbatu Utara.

Mereka juga meminta Polri menindak anggota yang terbukti membiarkan atau mengabaikan aktivitas peredaran narkoba.

Ketiga, organisasi itu meminta Mabes Polri mengawasi proses penyelidikan terhadap kelompok yang mereka kaitkan dengan Wawan.

Keempat, mereka mendesak aparat menelusuri kelompok yang mereka kaitkan dengan Redo, termasuk informasi mengenai Indra alias INKA dan Rijal alias Tonjit.

Kelima, GMPKP meminta aparat memverifikasi seluruh nama dan lokasi yang tercantum dalam pernyataan sikap mereka.

Keenam, mereka mendorong Bareskrim Polri berkoordinasi dengan BNN sesuai kewenangan masing-masing untuk menelusuri dugaan jaringan tersebut.

Ketujuh, GMPKP meminta penyidik menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, serta pihak lain yang mungkin terlibat apabila bukti mendukung dugaan tindak pidana.

Kedelapan, mereka meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menindaklanjuti informasi apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan anggota.

Permintaan kepada Propam itu mencakup dugaan pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan tidak profesional dalam penanganan perkara narkotika.

Rangkaian tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa GMPKP mengarahkan aspirasi bukan hanya pada penindakan terhadap pihak yang mereka curigai.

Mereka juga menyoroti pentingnya pengawasan internal agar aparat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

GMPKP Menuntut Komitmen Pemberantasan Narkoba Terlihat di Daerah

Dalam pernyataan sikapnya, GMPKP mengaitkan tuntutan tersebut dengan komitmen Kapolri memberantas peredaran narkoba secara nasional.

Mereka berharap komitmen itu berjalan nyata hingga tingkat daerah, termasuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bagi GMPKP, penanganan persoalan narkotika tidak cukup berhenti pada pernyataan atau instruksi pimpinan.

Sebaliknya, aparat perlu menunjukkan keseriusan melalui penyelidikan, penindakan berdasarkan bukti, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota.

Organisasi tersebut juga menilai peredaran narkoba mengancam perlindungan masyarakat dan masa depan generasi muda.

Atas dasar itu, mereka meminta aparat memberi perhatian terhadap informasi yang mereka bawa ke Mabes Polri.

GMPKP menyatakan telah menghimpun informasi melalui penelusuran lapangan dan sumber yang mereka anggap tepercaya.

Namun, dokumen yang mereka sampaikan dalam bahan pemberitaan ini belum memuat bukti independen yang dapat memastikan seluruh dugaan tersebut.

Kondisi itu membuat verifikasi aparat dan konfirmasi lembaga berwenang menjadi bagian penting sebelum publik menarik kesimpulan.

Selain itu, keterangan dari pihak-pihak yang namanya tercantum juga penting untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.

GMPKP menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi apabila pimpinan Polri belum menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Jika tidak ada tanggapan dari Bapak Kapolri, kami akan tetap terus menyampaikan aspirasi, datang terus, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat ini ditindaklanjuti,” kata perwakilan GMPKP.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa organisasi itu ingin mendorong tindak lanjut atas laporan dan informasi yang mereka sampaikan.

Konfirmasi dan Pembuktian Menjadi Tahap Penentu

Hingga aksi berlangsung pada 18 November 2026, bahan pernyataan GMPKP yang tersedia belum memuat tanggapan resmi dari Kapolri, Bareskrim Polri, BNN, maupun kepolisian setempat.

Karena itu, belum ada keterangan resmi dalam bahan tersebut yang mengonfirmasi dugaan jaringan, identitas pihak-pihak yang disebut, ataupun klaim status DPO.

Ketiadaan tanggapan dalam bahan pemberitaan ini juga tidak dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap tuduhan GMPKP.

Publikasi ini menempatkan seluruh informasi mengenai nama, kelompok, dan lokasi sebagai dugaan yang berasal dari pernyataan organisasi tersebut.

Selanjutnya, kewenangan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana berada pada aparat penegak hukum melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

Mabes Polri, Bareskrim, BNN, dan kepolisian setempat memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut.

Sementara itu, pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen GMPKP tetap memiliki hak menyampaikan klarifikasi atau bantahan.

Dengan demikian, perkembangan perkara ini perlu bertumpu pada hasil verifikasi, keterangan resmi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aksi GMPKP di Mabes Polri pada akhirnya menempatkan dua hal sebagai perhatian utama: pengusutan dugaan peredaran narkoba di Labuhanbatu Utara dan pengawasan terhadap aparat.

Kini, tindak lanjut lembaga berwenang menjadi penentu untuk menguji informasi yang mereka sampaikan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan.