Bandung, 23 Juli 2026 – Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, S.H., menyatakan dukungan kepada Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Karyoto sebagai figur yang layak memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pernyataan itu muncul ketika publik mulai membahas kemungkinan pergantian pucuk pimpinan Polri.
KH Juhadi menyampaikan dukungan tersebut karena ia menilai Komjen Pol Karyoto memiliki pengalaman, integritas, serta kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan institusi kepolisian.
Ia menegaskan Indonesia memerlukan Kapolri yang mampu menjaga keamanan, memperkuat ketertiban, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, pemimpin Polri harus menjalin komunikasi dengan pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Langkah itu, kata dia, akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
“Komjen Pol Karyoto adalah pemimpin yang memiliki pengalaman lengkap, integritas, serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Dalam berbagai penugasan strategis yang pernah diembannya, beliau selalu membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga organisasi kemasyarakatan,” ujar KH Juhadi kepada wartawan.
Ia menambahkan, Komjen Pol Karyoto konsisten mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap penugasan.
Menurut KH Juhadi, pendekatan tersebut memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, ia meyakini kepemimpinan yang terbuka akan membantu Polri menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.
Pengalaman Panjang Perkuat Alasan Dukungan
Saat ini, Komjen Pol Karyoto mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
KH Juhadi menyebut Komjen Pol Karyoto aktif memperkuat berbagai program strategis nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan organisasi masyarakat.
Ia menilai kolaborasi tersebut mendukung penguatan ketahanan pangan sekaligus mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
Menurutnya, keamanan nasional tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum.
Keamanan nasional juga memerlukan stabilitas sosial, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat agar pembangunan berjalan berkesinambungan.
“Kapolri ke depan harus mampu menghadirkan Polri sebagai mitra masyarakat dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah. Saya melihat hal itu ada dalam diri Komjen Pol Karyoto,” katanya.
KH Juhadi juga mendasarkan dukungannya pada perjalanan karier Komjen Pol Karyoto selama lebih dari tiga dekade.
Komjen Pol Karyoto mengawali karier sebagai perwira Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada 1990.
Selanjutnya, ia mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Bareskrim Polri.
Kemudian, ia memimpin penindakan dan eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum memimpin Polda Metro Jaya.
Saat ini, Komjen Pol Karyoto memimpin Baharkam Polri dan menangani berbagai kebijakan pemeliharaan keamanan nasional.
KH Juhadi meyakini pengalaman lintas bidang tersebut membentuk kemampuan kepemimpinan yang komprehensif.
Menurutnya, kemampuan itu penting untuk menghadapi pemberantasan korupsi, kejahatan siber, peredaran narkotika, konflik sosial, serta penguatan sistem keamanan nasional.
Kedekatan dengan Ulama Menjadi Nilai Tambah
Selain pengalaman, KH Juhadi menyoroti hubungan Komjen Pol Karyoto dengan ulama dan pondok pesantren, khususnya di Jawa Barat.
Ia menilai komunikasi yang baik dengan tokoh agama mampu memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat.
Hubungan tersebut, lanjutnya, juga mendorong terciptanya situasi keamanan yang kondusif melalui pendekatan persuasif dan dialog.
“Komjen Pol Karyoto dikenal dekat dengan para ulama dan memiliki perhatian terhadap perkembangan pondok pesantren. Selama seorang pemimpin dekat dengan ulama, insya Allah akan amanah dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Pada akhir keterangannya, KH Juhadi berharap Presiden Prabowo Subianto memilih figur terbaik untuk memimpin Polri sesuai mekanisme konstitusional.
Ia meyakini kepemimpinan yang profesional, berintegritas, humanis, serta mampu membangun kolaborasi akan memperkuat transformasi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
