Kabupaten Bekasi — Pemerhati Kebijakan Publik, Gunawan, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi untuk lebih terbuka dan transparan dalam mempublikasikan realisasi pendapatan asli daerah kepada masyarakat.
Menurut Gunawan, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam rangka keterbukaan publik dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Pemkab Bekasi harus mempublikasikan realisasi pendapatan daerah secara menyeluruh kepada masyarakat,” ujar Gunawan, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan, informasi yang dipublikasikan jangan hanya terbatas pada sektor pajak daerah semata. Menurutnya, seluruh komponen pendapatan daerah juga harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi riil penerimaan daerah.
“Bukan hanya sektor pajak daerah, tetapi sektor-sektor pendapatan lainnya seperti retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga harus diumumkan kepada publik,” katanya.
Gunawan menilai keterbukaan data realisasi pendapatan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD.
Selain itu, publikasi secara berkala dinilai penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal optimalisasi pendapatan daerah dan mencegah potensi kebocoran penerimaan.
“Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana capaian pendapatan daerah dan bagaimana pemerintah mengelola potensi penerimaan yang ada,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar publikasi realisasi pendapatan daerah dilakukan secara rutin melalui website resmi pemerintah daerah, media sosial, maupun papan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.
Menurut Gunawan, langkah keterbukaan tersebut akan menjadi indikator keseriusan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menerapkan prinsip good governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
