Bekasi — Nama Henri Lincoln kembali menjadi perbincangan publik. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) itu disorot terkait dugaan gaya hidup mewah hingga potensi pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Sorotan mencuat di tengah tuntutan publik agar pejabat pemerintah menunjukkan integritas dan kesederhanaan. Namun, Henri justru disebut kerap melakukan perjalanan ke luar negeri setiap tahun sejak 2022 hingga 2025. Tak hanya itu, ia juga diduga menggelar resepsi pernikahan anaknya di hotel mewah di Jakarta dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Ketua Forum Institut Kajian Strategis, Fathur Rohman, menilai aktivitas tersebut patut dipertanyakan, terutama jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN. Ia menyebut, perjalanan luar negeri semestinya mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.
“Kalau tidak ada pelanggaran, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik berspekulasi,” tegas Fathur.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah mencermati Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang mencatat total kekayaan Henri di kisaran Rp3,6 miliar. Angka tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan gaya hidup yang ditampilkan.
Tak berhenti di situ, temuan Badan Pemeriksa Keuangan turut membuka sisi lain. Dalam laporan audit tahun anggaran 2024, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek infrastruktur yang ditangani dinas tersebut.
Beberapa proyek yang disorot antara lain pekerjaan jalan, jembatan, hingga revitalisasi ruas strategis dengan nilai temuan mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan anggaran yang telah dicairkan.
Situasi tersebut memunculkan dugaan lebih serius, yakni potensi praktik gratifikasi dalam pelaksanaan proyek. Apalagi, pola kekurangan volume disebut terjadi berulang, yang mengarah pada lemahnya pengawasan internal.
Fathur menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mendesak aparat pengawas hingga penegak hukum turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini bukan sekadar soal individu, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
INKASTRA diketahui telah melaporkan persoalan ini ke berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga instansi pusat.
Dalam waktu dekat, mereka juga berencana melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Henri Lincoln maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
