Kabupaten Bekasi – Evaluasi satu tahun hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi mendapatkan sorotan dari ketua Barisan Rakyat Ahmad Syahbana menyampaikan kepada awak media Jum’at (20/2/2026) bahwa kepemimpinan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja yang dilantik pada 20 februari 2025 menggores catatan hitam dengan operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun kemarin yang melibatkan Bapak kandung Bupati Bekasi HM. Kunang dan Pengusaha Sarjan dengan dugaan Gratifikasi Ijon Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bekasi.
“Dari Janji Kampanye Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja belum terlihat selama satu tahun ini, Tertangkap Bupati Oleh KPK menggores luka pada masyarakat yang memilih mereka, ini fakta bahwa tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih tumbuh subur dikabupaten Bekasi, dalam Kasus tersebut banyak pejabat yang diperiksa oleh KPK Menjadi kabupaten Bekasi Darurat Korupsi, selain itu janji – janji kampanye belum terealisasi dengan baik, ditambah lagi banjir yang melanda memperburuk keadaan masyarakat Bekasi” ucapnya.
Asep Surya Atmaja yang menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi harus segera merealisasikan janji – janji kampanye, Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera hanya menjadi slogan tanpa diikuti oleh kinerja pemerintah yang maksimal demi merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2025–2029, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan yang menjadi prioritas utama belum dapat dipenuhi secara maksimal.
Rekomendasi Komisi DPRD Ditekankan Wajib Dilaksanakan, Soroti Banjir hingga Digitalisasi PAD BEKASI — DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa seluruh rekomendasi komisi hasil pembahasan evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan mandat yang wajib dilaksanakan, bukan sekadar catatan administratif tahunan. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rekomendasi komisi yang menyoroti berbagai isu strategis pembangunan kota.Forum legislatif tersebut memusatkan perhatian pada sejumlah persoalan utama, mulai dari pengendalian banjir, penataan ruang, penguatan lingkungan hidup, pemerataan layanan pendidikan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem keuangan.Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, S.E., menekankan bahwa rekomendasi DPRD merupakan instrumen koreksi kebijakan yang harus diterjemahkan dalam langkah nyata pemerintah daerah.Menurut dia, rekomendasi komisi lahir dari proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran, sehingga implementasinya menjadi ukuran konkret keberhasilan tata kelola pemerintahan.“Rekomendasi bukan sekadar dokumen rapat, tetapi arah perbaikan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.Fokus Pengendalian Banjir dan Tata RuangIsu banjir kembali menjadi sorotan utama. DPRD menilai pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari mitigasi lingkungan yang terintegrasi. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap proyek pembangunan didahului kajian teknis dan ekologis yang matang agar tidak memperparah kerentanan wilayah.Pendekatan pembangunan ke depan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik kota, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan keberlanjutan kawasan permukiman.Selain itu, persoalan tata ruang turut mendapat perhatian serius. DPRD meminta perangkat daerah meningkatkan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024 karena masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami aturan zonasi. Minimnya pemahaman publik dinilai berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran tata ruang serta berkurangnya ruang terbuka hijau.Lingkungan dan Pemerataan PendidikanPada sektor lingkungan hidup, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan kajian ekologis secara komprehensif terhadap lahan kritis dan wilayah berisiko longsor. Langkah pencegahan dini dipandang lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana yang memerlukan biaya besar.Sementara itu, dalam bidang pelayanan dasar, dewan menyoroti masih adanya wilayah yang kekurangan sarana pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah diminta menjadikan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai prioritas guna memastikan pemerataan akses layanan pendidikan.Digitalisasi PAD dan Penguatan Tata KelolaDalam aspek keuangan daerah, optimalisasi PAD menjadi perhatian penting. DPRD mendorong percepatan digitalisasi sistem pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta menutup potensi kebocoran penerimaan.Alit menyebut digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga membangun sistem pengawasan fiskal yang akuntabel dan terbuka.Rapat juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Komisi I hingga Komisi IV harus selaras dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD agar arah pembangunan daerah berjalan konsisten.Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga pembangunan kota berlangsung berkelanjutan dan manfaat pelayanan publik dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang sekarang memimpin kabupaten Bekasi harus segera merealisasikan janji kampanye, empat program prioritas Harus segera diwujudkan Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah, jangan sampai hanya menjadi catatan didalam kertas tanpa ada tindakan yang nyata, sudah setahun mereka menjabat belum ada langkah kongkrit dari pemerintah dalam melakukan langkah langkah dalam melaksanakan RPJMD kabupaten Bekasi” ujarnya
Selain itu ketua Barisan Rakyat mengatakan untuk menghindari tindakan korupsi dan penangkapan kembali oleh penegak hukum meminta Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk membuat perjanjian dengan rakyat tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta merealisasikan janji – janji kampanye sebagai bentuk tanggungjawab pemimpin di Kabupaten Bekasi.
“Kami akan mendorong Plt Bupati Bekasi (Asep Surya Atmaja -Red) untuk berjanji kepada rakyat dan Tuhan YME tidak akan melakukan KKN dan segera merealisasikan program prioritas untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga kami juga akan mengawal serta mengawasi jalannya pemerintahan yang hari ini sedang disorot dengan banyaknya ASN yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan gratifikasi ijon proyek APBD” tutup Ahmad.
