JAKARTA, 19 Juni 2026 – Gelombang desakan terhadap evaluasi kinerja Kapolrestabes Medan kini bergema hingga tingkat nasional. Pimpinan Wilayah KAMMI Sumatera Utara bersama Pimpinan Pusat KAMMI dan perwakilan kader KAMMI se-Indonesia mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan tuntutan resmi kepada Divisi Propam Polri.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap respons Polda Sumatera Utara yang dinilai belum menunjukkan ketegasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Medan.
Ketua PW KAMMI Sumut, Hasan Basri, S.H., menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai mekanisme pelaporan di tingkat daerah. Namun hingga kini belum terlihat langkah konkret berupa evaluasi maupun pencopotan pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas lambannya proses penegakan hukum.
“Kami datang ke Mabes Polri karena kami menginginkan adanya perhatian serius terhadap kondisi penegakan hukum di Medan. Persoalan ini tidak lagi menjadi isu lokal, tetapi telah menjadi perhatian kader KAMMI secara nasional,” kata Hasan.
Dalam surat yang disampaikan kepada Div Propam Mabes Polri, KAMMI menuntut pencopotan Kapolrestabes Medan, mengecam sikap tidak tegas Polda Sumut, serta meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus penganiayaan terhadap Khairul Umam yang hingga saat ini dinilai belum memperoleh kepastian hukum.
KAMMI berharap Mabes Polri segera merespons tuntutan tersebut sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
